kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Ini kata JK soal jatah 16 menteri dari partai


Senin, 15 September 2014 / 23:42 WIB
Ini kata JK soal jatah 16 menteri dari partai
ILUSTRASI. Film Indonesia Kukira Kau Rumah dibintangi Prilly Latuconsina dan Jourdy Pranata, salah satu film bertema bipolar yang cocok ditonton untuk peringati World Bipolar Day atau Hari Bipolar Sedunia.


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla angkat bicara soal alasan memberikan porsi 16 menteri dari partai politik dalam kabinet mendatang. Menurut JK, keberadaan menteri asal partai sangat diperlukan untuk memberikan keterwakilan partai politik di pemerintahan.

"Pertimbangannya kan realitas politik, realitas demokrasi yang perwakilan, maka harus ada hubungan antara pemerintahan dan DPR," ujar JK seusai menyaksikan tayangan perdana film Tabula Rasa di Epicentrum Walk, Senin (15/9).

Kendati para menteri itu berasal dari partai politik, JK menegaskan akan tetap mempertimbangkan kapasitas mereka. JK menampik saat dikatakan bahwa hal itu sebagai bagian untuk bagi-bagi jatah kepada empat partai koalisi pendukung Jokowi-JK. "Yang terpenting mereka profesional," ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya, JK bersama presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan akan tetap mempertahankan 34 kementerian. Jumlah ini sama dengan pemerintahan yang dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ada perubahan nomenklatur hingga peleburan lembaga pada kabinet Jokowi-JK.

Di antara 34 kementerian itu, sebanyak tiga menteri koordinator tetap dipertahankan. Jokowi-JK hanya mengubah posisi wakil menteri, yang akhirnya dihapus, kecuali untuk Kementerian Luar Negeri. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×