Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi menteri perdagangan. Hal ini setelah Jokowi melakukan reshuffle kabinet, Rabu (15/6/2022).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani optimistis dengan penunjukan Zulkifli Hasan sebagai menteri perdagangan. Menurutnya, Zulkifli memiliki manajerial dan kapasitas yang cukup bagus.
“Jadi kalau saya melihatnya begini, itu kan (reshuffle) hak prerogatif presiden ya dan pak Zul kebetulan dia latar belakang manajerialnya cukup bagus. Jadi saya pikir nggak ada masalah,” ujar Hariyadi kepada Kontan.co.id, Rabu (15/6).
Hariyadi menyebutkan, skala prioritas yang perlu dilakukan menteri perdagangan terpilih. Pertama, menjaga pasokan (supply) supaya barang berkecukupan dan harganya relatif terkendali supaya inflasinya tidak naik.
“Jadi dari supply side dan menjaga inflasi paling utama,” ucap Hariyadi.
Baca Juga: Ini Catatan Bagi Zulkifli Hasan Setelah Menjabat Mendag Baru
Kedua, mendorong ekspor untuk produk produk non komoditi untuk mengimbangi ekspor komoditi. Ketiga, menteri perdagangan mesti menjaga perdagangan Indonesia supaya fair.
Seperti diketahui, saat ini kompetisi masing masing negara cenderung melakukan kebijakan protective untuk menjaga kebutuhan dalam negeri. Sebab itu, menteri perdagangan mesti hati hati menjaga pasar atau kebutuhan dalam negeri.
“Artinya kita mengikuti WTO, tapi juga kita harus mencermati produk produk yang kira kira juga harus di balancing dengan produk dalam negeri. Jadi intinya kita jangan kebanjiran barang dari luar. Kementerian perdagangan untuk menjaga keseimbangan barang masuk. Itu harus diatur,” ucap Hariyadi.
Hariyadi menuturkan, Kementerian Perdagangan yang tahu barang impor. Sebab itu, Kementerian Perdagangan dapat mengambil inisiatif untuk mengusulkan insentif – insentif produk – produk yang sifatnya subsitusi (pengganti) impor.
“Dari kapasitasnya saya rasa pak zul bisa,” ujar Hariyadi.
Koordinator Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Kamdani mengatakan, menteri perdagangan yang baru akan menemui banyak tantangan ke depan untuk mengendalikan perdagangan di dalam dan luar negeri.
Tantangan-tantangan tersebut pun sifatnya kompleks dan memiliki konsekuensi cross-sectoral sehingga menteri perdagangan akan sangat perlu berkoordinasi dengan menteri/kementerian lain yang terkait dan dengan pelaku usaha untuk memahami dan mencari penyelesaian sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.
Baca Juga: Ini Harapan Pengusaha untuk Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN Baru
Shinta menyebut, di dalam negeri perlu menciptakan stabilitas pasar domestik. Yakni dengan menjaga kecukupan supply & stabilitas harga pangan, memastikan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan inflasi pangan dan BBM bisa terus terkendali.
Lalu, memastikan tidak ada kecurangan – kecurangan pasar terhadap komoditas yang rentan menciptakan penimbunan atau manipulasi harga pasar yang secara keseluruhan akan mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek yang sangat rentan terhadap krisis yang dipicu inflasi di pasar domestik.
Sementara itu, Shinta menilai kondisi pasar global juga penuh ketidakpastian dan memiliki volatilitas tinggi sehingga kontrol terhadap impor maupun peningkatan kinerja dan daya saing ekspor juga menjadi sulit dilakukan. Padahal perdagangan diharapkan bisa terus berkontribusi positif terhadap produk domestik bruto (PDB) dan pemulihan ekonomi nasional.
Di sisi lain, Indonesia sebagai Ketua G20 saat ini yang punya banyak sumber daya (resources) juga punya banyak ekspektasi dari pasar global. Indonesia diharapkan dapat berkontribusi meringankan krisis pangan dan krisis energi global, serta mendukung keterbukaan pasar global. Baik melalui menciptakan kebijakan, mendukung reformasi WTO maupun melalui pembentukan perjanjian dagang dengan negara partner yang masih berjalan atau menunggu ratifikasi.
“Karena itu kami harap Menteri Perdagangan yang baru bisa cepat mempelajari kondisi dan prudent dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tantangan yang ada di masa mendatang,” ujar Shinta kepada Kontan.co.id.
Sejujurnya, lanjut Shinta, tantangan-tantangan tersebut akan lebih berat ke depannya dan lebih kompleks. Hal ini karena implikasi erat kebijakan perdagangan terhadap stabilitas ekonomi nasional dan resiliensi Indonesia terhadap krisis ekonomi lain di masa mendatang.
Karena itu, Kadin Indonesia berharap Menteri Perdagangan mau terbuka untuk bekerjasama dengan berbagai kementerian terkait, parlemen dan khususnya dengan pelaku usaha untuk menghadapi dan mencari penyelesaian yang terbaik terhadap tantangan-tantangan perdagangan yang ada.
“Baik di pasar nasional maupun global agar proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kita bisa terus terjaga tanpa meningkatkan risiko krisis baru,” ucap Shinta.
Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno optimis Zulkifli Hasan mampu mengemban amanah menjadi menteri perdagangan.
Menurut Benny, Zulkifli Hasan sudah mempunyai pengalaman sebelumnya menjadi menteri di kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Benny juga menilai sosok Zulkifli Hasan punya pengalaman usaha perdagangan.
“Tentu pak Zul harus menunjukan hasil kerja lebih baik dibanding dengan pendahulunya, saya yakin beliau bisa,” ucap Benny kepada Kontan.co.id.
Baca Juga: Ini Alasan Jokowi Menunjuk Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto Jadi Menteri
Benny memberi sejumlah catatan yang mesti diperbaiki dalam perdagangan. Ia menyebut, perdagangan import harus dibatasi sepanjang barang atau jasa yang di import sudah bisa di produksi dalam negeri, melaksanakan dengan tegas untuk barang barang yang sudah ada SNI nya.
Lalu, mengharmoniskan jalur perdagangan dalam negeri khususnya kebutuhan 9 bahan pokok dan melanjutkan digitalisasi proses proses perijinan.
“ITPC di aktif kan di negeri negeri non tradisional market, kalau di negeri tradisional market sudah jalan B2B, create barter trade untuk ke negara negara yang tidak punya Devisa Cukup , afresifkan lembaga Pembiayaan eksport dan Asuransi eksport,” ujar Benny.
Selain itu, menteri perdagangan mesti mensosialisasikan hasil – hasil perjanjian perjanjian dagang kepada para pelaku usaha khususnya eksportir. “(Serta) Melakukan review setiap kuartal % effectif HS no yang sudah di kerjakan dalam setiap perjanjian dagang tersebut,” terang Benny.
Ketua Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Ajib Hamdani mengatakan, kementerian perdagangan menghadapi ekspektasi masyarakat yang begitu besar agar bisa mendorong iklim usaha yang tetap kondusif. Di sisi lain kepentingan masyarakat luas harus tetap terjaga.
“Permasalahan minyak goreng, dan lain lain, menjadi isu sentral yang menyedot perhatian masyarakat, dan membutuhkan langkah konkret untuk bisa selesai,” ucap Ajib.
Selain itu, lanjut Ajib, dunia usaha harus terus terjaga iklimnya dengan baik. Di satu sisi konsumen harus terlindungi dan inflasi terkendali.
“Sisa waktu 2 tahun, menjadi momentum strategis untuk bisa menjaga ritme ekonomi dan sosial dengan pergantian kabinet ini,” kata Ajib.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara kecewa atas terpilihnya Zulkifli Hasan yang merupakan ketua umum partai politik, menjadi menteri perdagangan. Bhima berharap sosok profesional yang seharusnya memegang amanah untuk menjadi perdagangan.
Bhima mengatakan, tantangan menteri perdagangan ke depan bukan hanya menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri. Akan tetapi juga meningkatkan kinerja ekspor dan bagaimana kementerian perdagangan berkoordinasi dengan kementerian lainnya.
Bhima menilai, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan perlu diberi waktu dalam 100 hari ke depan untuk membuktikan kinerjanya. Misalnya, persoalan yang paling sederhana yakni soal minyak goreng secara nasional.
Menteri perdagangan mesti mampu membuat harga minyak goreng curah bisa turun di bawah harga eceran tertinggi, membenahi rantai distribusi.
Baca Juga: Zulkifli Hasan Dilantik Menjadi Menteri Perdagangan, Begini Tanggapan Ikappi
Lalu, dari sisi ekspor, 100 hari ke depan diharapkan dengan tekanan resesi ekonomi di Amerika Serikat dan juga fluktuasi permintaan secara global, kinerja ekspor nya bisa lebih berkualitas. Bukan sekedar neraca perdagangan gemuk karena ekspor komoditas. Tetapi juga ekspor yang bernilai tambah atau ekspor barang produksi.
“Yang perlu dilihat bagaimana 100 hari ke depan pak Zulhas bisa membuktikan kepada publik bahwa pos menteri perdagangan bukan hanya titipan politik (politis), tapi juga memang diisi oleh orang yang tepat. Kalau nggak ya sebaiknya mundur,” ujar Bhima.
Bhima memberi sejumlah catatan yang mesti dilakukan menteri perdagangan yang baru. Pertama, menyelesaikan masalah rantai distribusi pangan khususnya minyak goreng. Kedua, melakukan pembersihan di internal kementerian perdagangan, khususnya pejabat yang menangani izin ekspor impor pangan.
Ketiga, melakukan sinkronisasi data dengan lembaga lain sehingga kebijakan lebih terintegrasi. Keempat, memperluas pasar ekspor ke negara alternatif melalui intelijen pasar dan koordinasi dengan atase perdagangan maupun kedutaan besar di negara potensial.
Kelima, mengevaluasi perjanjian perdagangan bebas yang merugikan daya saing Indonesia. Keenam, mengatur porsi barang impor di e-commerce.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
