Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021 ke DPR RI.
KEM-PPKF 2021 ini, akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2021.
Berdasarkan paparan di dalam dokumen KEM-PPKF yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), fokus pemerintah di tahun depan adalah pada proses pemulihan ekonomi dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.
Dengan fokus tersebut, maka belanja negara di tahun depan diperkirakan berada pada kisaran 13,11% sampai 15,17% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca Juga: Ini kriteria wajib pajak badan yang akan dibidik Ditjen Pajak tahun 2021
"Pada prinsipnya, kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan belanja negara agar lebih berkualitas," demikian dikutip dalam dokumen KEM-PPKF 2021, Kamis (14/5).
Tujuan kebijakan ini, agar setiap belanja negara dapat menghasilkan output yang berkualitas, memberi manfaat yang optimal bagi perekonomian dan masyarakat, serta dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan.
Meski begitu, disampaikan bahwa belanja negara masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan. Diantaranya seperti, penanganan dampak virus Corona (Covid-19) terhadap sosial dan ekonomi yang cukup signifikan, sehingga memerlukan akselerasi pemulihan.
Di samping itu, ruang fiskal yang saat ini masih relatif terbatas, memerlukan strategi yang tepat agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan.
Secara umum, kebijakan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) juga merupakan bagian dari kebijakan belanja negara. Sejalan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan belanja K/L pada tahun 2021 difokuskan untuk mendukung percepatan pemulihan sekaligus penguatan reformasi.
Selanjutnya, diharapkan dapat memperkokoh fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi agar mampu keluar dari middle income trap. Hal ini selaras dengan tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
"Kebijakan fiskal 2021 difokuskan untuk akselerasi recovery dan reformasi pada sektor strategis. Antara lain seperti reformasi kesehatan, reformasi program perlindungan sosial dan subsidi, reformasi pendidikan, reformasi TKDD, serta reformasi penganggaran," tulis dokumen tersebut.
Baca Juga: Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan dinilai terlalu optimistis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
