CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Ini empat langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk kerek penerimaan pajak


Senin, 26 Agustus 2019 / 17:05 WIB
Ini empat langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk kerek penerimaan pajak
ILUSTRASI. Ilustrasi Opini - Optimalisasi Penerimaan Pajak


Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatat penerimaan dari pajak tumbuh lesu sebesar 2,68% atau Rp 705,59 triliun hingga akhir Juli 2019. Realisasi ini baru memenuhi 44,73% dari target APBN yang sebesar Rp 1.577,6 triliun hingga akhir tahun.

Menurut Pakar Pajak DDTC Darussalam, tentu diperlukan stimulus untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk meningkatkannya, Darussalam mengungkapkan ada beberapa cara.

Baca Juga: Penerimaan pajak makin lesu, Sri Mulyani: Kinerja ekonomi sektor riil alami tekanan

Pertama adalah dengan memperluas basis pajak. Perluasan ini bisa dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak (WP). Peningkatan jumlah WP ini bisa dilakukan dengan melakukan penyisiran.

"Peningkatan jumlah WP nantinya bisa difokuskan kepada WP orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha karena kontribusi WP saat ini belum mencerminkan potensinya," kata Darussalam saat dihubungi Kontan.co.id pada Senin (26/8).

Selain meningkatkan jumlah WP, Pemerintah juga dinilai bisa memperluas obyek pajak serta melakukan usaha untuk mencegah penggerusan basis pajak.

Kedua, upaya peningkatan penerimaan pajak bisa juga dilakukan dengan mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang penerimaan, seperti sektor manufaktur maupun sektor perdagangan besar.

Atau bahkan bisa juga dilakukan dengan menggenjot penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini tercatat masih rendah kontribusi pajaknya walau pertumbuhan PBD nya besar. Darussalam mengambil contoh sektor konstruksi.

Baca Juga: Realisasi pembiayaan utang per 31 Juli 2019 mencapai Rp 234,12 triliun



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×