Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengupayakan percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19. Dari sisi ekonomi, pemerintah berencana mempercepat pemulihan ekonomi dengan menggenjot realisasi belanja pemerintah.
"Upaya akselerasi government spending dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi kini memang diupayakan dari berbagai aspek," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Jumat (21/8).
Airlangga mengatakan, hingga saat ini pemerintah sudah berupaya keras dalam mendorong belanja pemerintah dari berbagai sisi. Progresnya pun sudah mulai terlihat.
Ia memerinci, dari sisi ketenagakerjaan misalnya, pemerintah telah mengupayakan program kartu prakerja yang kini bahkan telah memasuki gelombang kelima dan pendaftarannya ditutup pada Minggu (23/8) besok.
Baca Juga: Kejar pertumbuhan ekonomi positif, pemerintah susun strategi percepat belanja
Dari empat gelombang sebelumnya, terdata lebih dari 13 juta orang dari seluruh provinsi di Indonesia yang melakukan pendaftaran. Sebanyak 9 juta orang telah melakukan verifikasi e-mail, dan sekitar 7 juta orang telah melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dari sisi pangan dan pertanian, usaha pemerintah sudah mulai berbuah. Ini terlihat dari pertumbuhan sektor pertanian pada kuartal II-2020 yang berhasil tumbuh positif 2,19% yoy.
Untuk mengembangkan sektor pangan dan pertanian, saat ini pemerintah tengah mengembangkan kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah. Lumbung pangan ini diarahkan bisa membangun sistem produksi pangan modern dan berkelanjutan.
"Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Tahun ini, pemerintah targetkan pengembangan kawasan food estate di lahan rawa tersebut seluas 30.000 hektare," tambah Airlangga.
Dari sisi perniagaan dan industri, pemerintah terus memberikan berbagai fasilitas investasi baik berupa fasilitas perpajakan maupun non-peprajakan seperti kemudahan ketersediaan tanah dan kesiapan infrastruktur.
Selain itu, pemeirntah juga terus mengurangi hambatan impor bahan baku/penolong khususnya untuk dinustri yang berorientasi ekspor, untuk mendorong kegiatan ekspor dan impor.
Baca Juga: Pemerintah anggarkan Rp 7,5 triliun untuk beri cashback bagi pembelian barang UMKM
