Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meyakini pada 2021 akan terjadi pemulihan ekonomi, setelah kontraksi di tahun 2020. Untuk menjaga momentum tersebut, Menkeu menyampaikan ada tujuh cara pemerintah untuk mengakselerasi ekonomi di tahun depan.
Pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 550 triliun melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp 408,8 triliun dengan prioritas antara lain program keluarga harapan (PKH), bansos tunai, kartu sembako, dan penerima iuran bantuan (PBI) JKN.
Ketiga, anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun dialokasikan untuk antisipasi pengadaan vaksin dan vaksinasi, hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini belum termasuk Rp 34,4 triliun anggaran vaksin yang berasal dari carry over anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.
Keempat, infrastruktur sebesar Rp 417,4 triliun dengan arah penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas yang tertunda. Kelima, ketahanan pangan sebesar Rp 99 triliun untuk meningkatkan produksi pangan, revitalisasi sistem pangan nasional, dan pengembangan food estate.
Baca Juga: Ekonomi bakal pulih tahun depan, Gubernur BI sebutkan tiga pendorongnya
Keenam, teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) sebesar Rp 26 triliun sebagai optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan publik. Ketujuh, sektor pariwisata sebesar Rp 14,2 triliun untuk mendorong pembangunan dengan fokus lima kawasan super prioritas dan pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menkeu mengatakan dari sisi anggaran sosial pemerintah berkomitmen untuk terus menyokong daya beli masyarakat dengan melanjutkan beberapa program yang telah berlangsung di tahun ini.
Menurut Menkeu, tahun depan dampak pandemi Covid-19 masih akan dirasakan oleh masyarakat utamanya kelas miskin baik pendapatan yang menurun maupun lapangan pekerjaan yang belum didapat akibat pemutusan hubungan kerja di tahun 2020.
Baca Juga: PNS dilarang tidak liburan akhir tahun 2020, ini hukuman bagi yang melanggar
Dari sisi belanja ketahanan pangan, Menkeu mengatakan ini sebagai antisipasi akibat dampak lanjutan pandemi di tahun ini. Pemerintah menyinyalir, tahun depan ada ancaman terhadap stabilitas pangan di Indonesia.
“Oleh karena itu, food security penting untuk menjaga salah satu yang menjadi fokus kita tahun depan, ada anggaran yang dedicatited on top untuk pengadaan sawah dan lahan terkait pangan lainnya,” ujar Menkeu dalam seminar bertajuk Outlook Perekonomian Indonesia, Selasa (22/12).
Sementara itu, Menkeu mengatakan untuk anggaran infrastruktur paling tinggi di antara pos strategis belanja negara lainnya karena tahun ini proyek-proyek infrastruktur banyak yang tertunda. Sehingga, tahun depan infrastruktur kembali digalakkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi.
“Anggaran kesehatan dan infrastruktur, ada sempat yang bertanya mengapa anggaran infrastruktur lebih besar daripada kesehatan seolah-olah kita tidak memberikan perhatian kepada kesehatan. Itu tidak benar, anggaran kesehatan masih sangat besar meskipun tidak ter-absorbed di tahun ini maka dialokasikan tahun depan,” ujar Menkeu.
Baca Juga: Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berlangsung dramatis akibat pandemi
Di sisi lain, sektor pariwisata diharapkan bisa kembali bangkit di tahun 2021 setelah menjadi sektor yang pertama kali paling merasakan dampak pandemi virus corona. Sehingga, Menkeu anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membangun pusat destinasi wisata baik perhotelan, restoran, transportasi, maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang selama ini juga menunjang dan menjadi bagian sektor pariwisata.
“Instrumen APBN merupakan hal yang penting dalam mendorong dan membantu seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk pulih. Degan demikian seluruh langkah ini akan memberikan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penciptaan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan akhirnya kesejahteraan mereka,” kata Menkeu.
Menkeu menekankan dengan pengalaman menghadapi dampak kesehatan, ekonomi, sosial, dan keuangan akibat pandemi di 2020, maka tahun depan dirinya meyakini pemerintah bisa merumuskan kebijakan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Dus, ekonomi pada 2020 diharapkan tumbuh 5%.
Baca Juga: Ekonomi mulai pulih, ini cara Menkeu menjaga ekonomi di sisa kuartal IV-2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
