Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, ada lima kementerian/lembaga (K/L) yang berhasil menyumbang atau menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara dengan nilai terbesar hingga akhir tahun 2023.
Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang berhasil mengumpulkan PNBP sebesar Rp 22,7 triliun. Adapun penerimaan ini disumbang utamanya dari pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio.
Hanya saya, setoran PNBP ini mengalami penurunan 1,9% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 23,2 triliun. Penurunan utamanya disebabkan oleh turunnya penerimaan tahun anggaran yang lalu (TAYL).
Kedua, Polri berhasil menyumbang PNBP sebesar Rp 9,6 triliun ke kas negara hingga akhir tahun 2023. Realisasi ini meningkat 2,9% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp 9,4 triliun.
Baca Juga: Masyarakat Doyan ke Luar Negeri, Setoran PNBP Kemenkumhan Tembus Rp 9,6 Triliun
Peningkatan utamanya berasal dari peningkatan pendapatan fungsi lantas seperti penerbitan SIM, STNK, BPKB, TNKB, dan NRKB, dampak perkiraan kenaikan penjualan kendaraan bermotor roda 2 dan 4.
"Untuk Polri, karena masyarakat banyak yang beli motor, mobil dan penerbitan SIM, STNK, BPKN, TNKB, dan NRKB itu mengalami kenaikan dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan 4. Makanya sekarang Polri bisa mengumpulkan Rp 9,6 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, belum lama ini.
Ketiga, realisasi PNBP dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tembus Rp 9,6 triliun hingga akhir 2023. Realisasi ini meningkat 47,1% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang hanya Rp 6,5 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, termasuk masyarakat yang semakin doyan pergi ke luar negeri sehingga harus mengurus paspor hingga visa.
"Ini menggambarkan mobilitas masyarakat kita yang sekarang sudah mulai pergi ke luar negeri, maka pendapatan dari pembuatan paspor, visa dan izin imigrasi juga melonjak cukup tinggi," katanya.
Keempat, Kementerian Kehubungan (Kemenhub) berhasil mengumpulkan setoran PNBP sebesar Rp 7,8 triliun. Realisasi ini meningkat 6,9% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 7,3 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan Aturan Penghapusan Piutang Kepabeanan dan Cukai
Peningkatan ini berasal dari pendapatan jasa transportasi, di antaranya pendapatan penggunaan prasarana perkretaapian/track access charge, pendapatan jasa navigasi penerbangan, pendapatan jasa kepelabuhan, dan lain sebagainya.
Kelima, realisasi PNBP dari Kejaksaan berhasil mencapai Rp 4,4 triliun, atau tumbuh 59,5% jika dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp 2,8 triliun. Peningkatan ini utamanya berasal dari sitaan dan hasil lelang tindak pidana korupsi yang meningkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
