Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat menjadi salah satu kementerian yang mendapatkan prioritas anggaran tambahan anggaran dari ruang fiskal Rp 230 triliun. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat rencananya akan membangun sejumlah proyek infrastruktur prioritas.
Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadilmuljono mengatakan, kementeriannya mendapatkan porsi tambahan anggaran sebesar Rp 33,31 triliun sehingga anggaran Kementerian PU dan Perumahan Rakyat mencapai Rp 118 triliun. Setidaknya ada empat rencana prioritas kementerian ini dengan anggaran tambahan Rp 33,31 triliun.
Pertama, pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkait dengan kedaulatan pangan. "Anggarannya untuk sektor ini sebesar Rp 8,45 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jakarta, Selasa (20/1).
Kedaulatan pangan yang akan difokuskan berupa pengembangan dan peengelolaan irigasi pembangunan rehabilitasi waduk/embung, pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta pengembangan air baku untuk mendukungpenyedian air bersih. Basuki menjelaskan, ada 13 waduk yang ditargetkan dibangun pada tahun 2015. Dari 7,3 juta hektar lahan irigasi yang baru diairi baru 11%. Pemerintah ingin tingkatkan setidaknya naik menjadi 20% dalam lima tahun ke depan.
Kedua, pemenuhan kewajiban dasar. Hal ini terkait dengan dua hal yaitu perumahan dan permukiman. Anggaran untuk perumahan mencapai Rp 3,71 triliun berupa pengembangan rusunawa, rumah khusus, pemberian bantuan uang muka revitalisasi rusunawa, perumahan TNI dan pembangunan fasilitas rumah porli.
Terkait permukiman, yang akan dibangun adalah berupa pengembangan air minum pengembangan penyehatan lingkungan pemukiman, pengembangan pemukiman penanganan kawasan perbatasan, program pengembangan kota, serta kota pusaka. Anggaran untuk permukiman ini mencapai Rp 5,4 triliun.
Ketiga, pengurangan kesenjangan antar wilayah. Anggaran untuk sektor ini mencapai Rp 10 trilun dengan kebijakan berupa pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antara wilayah dan pembangunan jalan wilayah perbatasan (Kalimantan, NTT, dan Papua).
Keempat, infrastruktur konektivitas. Anggaran ini mencapai Rp 5,75 triliun dengan berfokus pada pembangunan dan pembebasan tanah lahan bebas hambatan yang menjadi kewenangan pemerintah. "Serta pembangunan jalan akses pelabuhan," tandas Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
