Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemerintah mengklaim kesiapan infrastruktur mudik pada tahun ini lebih baik dibanding tahun kemarin. Kesiapan ini salah satunya diukur dari jumlah ruas tol di Jawa yang bisa digunakan untuk melayani arus mudik dan balik tahun ini.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, tahun 2017 ini ada tambahan ruas jalan tol fungsional sepanjang 110 kilometer yang bisa digunakan pemudik dari Brebes Timur hingga Weleri. Ruas tol tersebut bisa dilewati kendaraan dengan kecepatan 40 kilometer - 60 kilometer.
"Dengan berfungsinya tol dari Brebes Timur sampai Weleri, para pemudik sudah melewati beberapa kota yang selama ini menjadi simpul kemacetan seperti; Brebes, Tegal, Pekalongan dan Batang termasuk beberapa perlintasan sebidang kereta api," katanya, Senin (5/6).
Selain ruas tol tersebut, tol lain yang bisa difungsikan saat mudik adalah ruas tol sepanjang 245 kilometer yang membentang dari Semarang sampai dengan Surabaya.
Di sisi selatan, seperti jalur Cilacap- Yogyakarta, Prupuk- Purwokerto dan Banyuputih- Parakan juga dalam kondisi mantap untuk melayani arus mudik.
Sementara itu Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisapura Zuna mengatakan, kesiapan yang sama juga terjadi pada Tol Trans Sumatera.
Menurutnya, ada 65 kilometer Jalan Tol Trans Sumatera yang bisa difungsikan untuk melayani arus mudik Tol Balaheuni-Terbangggi Besar pada segmen Lematang-Kotabaru sepanjang 5 kilometer, Palembang-Indralaya ruas Palembang-Pamulutan sepanjang 7 kilometer, Medan-Binjai ruas Helvetia-Binjai sepanjang 10 kilometer dan Medan-Kualanamu ruas Pabarakan-Kualanamu sepanjang 7 kilometer dan Pabarakan-Sei Rampah sepanjang 36 kilometer.
Basuki mengatakan, untuk memastikan kesiapan jalan tersebut dalam melayani arus mudik, dia akan kembali meninjau jalan- jalan tersebut. "Minggu depan saya akan kembali meninjau kesiapan akhir jalan tol yang fungsional tersebut, terutama jalur keluar tol tersebut menuju jalan alternatif yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
