kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Indria: Ada rasa rindu pada kepemimpinan Soeharto


Selasa, 10 Desember 2013 / 15:03 WIB
Indria: Ada rasa rindu pada kepemimpinan Soeharto
ILUSTRASI. Beli paket data Telkomsel dengan GoPay dan dapatkan cashback 30%.


Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Ketidakpuasan atas kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai menimbulkan keromantisan dengan pemerintahan era Orde Baru.

Hal itu diungkapkan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego dalam diskusi "Masihkah Ada Harapan Publik terhadap Pemerintahan SBY?", Selasa (10/12/2013), di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan.

"Ada rasa rindu pada kepemimpinan Soeharto. Yang rindu kepada Soeharto itu banyak," kata Indria.

Salah satu kerinduan itu, kata dia, dengan beredarnya stiker bertuliskan "Piye kabare? Isih kepenak jamanku toh?" (Bagaimana kabarnya? Masih lebih enak zamanku, bukan?), yang dilengkapi gambar Soeharto.

Indria mengatakan, pascareformasi, demokrasi belum menjadi jawaban yang memberikan harapan. Selama sembilan tahun pemerintahan SBY, menurutnya, terjadi ketidakpastian demokrasi. Kebijakan politik SBY, kata dia, tak memberikan perubahan signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Kalaupun dalam 10 tahun ini terlihat dampak ekonomi, itu bukan karena kebijakan politik SBY, tetapi karena dampak langsung dari luar. Misalnya kenaikan harga minyak mentah," ujarnya.

Selain itu, menurut Indria, kebijakan yang dirancang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan mengusulkan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota dikembalikan ke DPRD menunjukkan bahwa warga dan elite politik di daerah menginginkan stabilitas politik seperti yang terjadi pada masa Soeharto.

"Padahal, penelitian saya di daerah, orang lebih suka pemilihan langsung (oleh rakyat). Cuma memang mekanisme yang diatur dalam undang-undang harus diubah," lanjut Indria.(Deytri Robekka Aritonang)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×