kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.880.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.249   27,00   0,17%
  • IDX 6.907   9,75   0,14%
  • KOMPAS100 1.005   3,74   0,37%
  • LQ45 771   0,45   0,06%
  • ISSI 226   1,70   0,76%
  • IDX30 399   1,36   0,34%
  • IDXHIDIV20 462   0,88   0,19%
  • IDX80 113   0,40   0,36%
  • IDXV30 114   1,21   1,07%
  • IDXQ30 129   0,29   0,23%

Indonesia harus dibebaskan dari middle income trap


Kamis, 06 Februari 2014 / 18:01 WIB
Indonesia harus dibebaskan dari middle income trap
ILUSTRASI. Pertamina Diingatkan Hati-hati Sebelum Masuk Blok Masela


Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Anwar Nasution mengatakan pemerintah baru yang akan terpilih hasil pemilihan umum tahun 2014 ini memiliki tanggung jawab untuk membebaskan RI dari perangkap kelompok pendapatan menengah alias middle income trap.

"Pemerintah sekarang ini tidak mampu mengubah struktur ekonomi kita dari struktur ekonomi kolonial yang tergantung pada ekspor bahan baku serta TKI pekerja kasar. Jika pemerintah baru yang akan datang sama saja kualitasnya dengan yang sekarang ini, Indonesia akan tetap terperangkap dalam kelompok negara kelas menengah dengan pendapatan rendah," kata Anwar pada Seminar Middle Income Trap, Kamis (6/2/2014).

Anwar menjelaskan, untuk dapat bebas dari middle income trap, ada dua hal yang perlu dilakukan RI. Pertama, laju pertumbuhan ekonomi harus digenjot.

"Meningkatkan tingkat laju pertumbuhan setidaknya 8 sampai 9 persen setiap tahun dalam masa 10 tahun ke depan dari rata-rata sebesar 5,5 persen selama periode 2000-2010. Struktur ekonomi dan sumber pertumbuhan pun harus diubah dari ketergantungan pada ekspor komoditas primer pada ekspor industri manufaktur," ujar dia.

Selanjutnya, RI dapat bebas dari middle income trap dengan membangun lembaga-lembaga sosial. Ini, kata Anwar, untuk mewujudkan cita-cita reformasi untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Pada gilirannya, ini membutuhkan pembangunan partai politik serta lembaga perwakilan rakyat, reformasi sistem pemerintahan maupun lembaga yudikatif. Agar reformasi dan globalisasi ada manfaatnya, rakyat harus disiapkan agar jangan menjadi bangsa tempe yang tidak mampu menghadapi pentrasi pasar regional dan internasional," jelas Anwar.  (Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×