Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyampaikan ada lima strategi umum pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020, yaitu optimalisasi sumber pembiayaan utang dan non-utang, upsize pinjaman tunai, upsize penambahan surat berharga negara (SBN), mengutamakan penerbitan SBN melalui pasar, serta dukungan dari Bank Indonesia (BI).
Lebih rinci, pemerintah akan melakukan upsize penerbitan SBN domestik dan SBN valuta asing (valas) senilai US$ 10 miliar-US$ 12 miliar dengan memperhatikan kondisi pasar keuangan. Kemudian, pemerintah juga akan melakukan upsize pinjaman dari development partners, baik bilateral dan multilateral sebesar US$ 6 miliar-US$ 8 miliar.
Baca Juga: Ekonom Pefindo: Penambahan volume utang di saat ini memang diperlukan
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menilai, upsize pinjaman oleh pemerintah saat ini memang perlu dilakukan. Ini dilatarbelakangi karena, defisit akan membengkak dan pemerintah butuh pembiayaan lebih.
Sementara, performa penerimaan pajak saat ini juga dirasa tidak bisa terlalu diandalkan. "Beban utang tentu akan semakin berat. Bukan hanya beban utang pokok-nya sendiri, tapi juga beban bunga utang yang mengikutinya," ujar Riza kepada Kontan.co.id, Rabu (6/5).
Ia merinci, utang pemerintah pada Maret 2020 sudah mencapai Rp 5.192 triliun. Jika ditambah dengan asumsi kekurangan pembiayaan pada APBN 2020 baru, maka jumlahnya akan menembus Rp 6.000 triliun. Untuk itu, dampak pinjaman ini ke depannya akan sangat memberatkan APBN 2020, karena beban bunga utang akan meningkat.
Sebagai solusi, Riza menyarankan agar pemerintah bisa menangguhkan sementara pembayaran cicilan pokok utang. Meskipun, dengan konsekuensi semakin lama pelunasan utang dan penambahan beban bunga lain.
Baca Juga: Setelah setuju Perpu 1/2020, DPR golkan rencana anggaran penyelamatan ekonomi
Selain itu, Riza merasa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk dapat bangkit kembali dan melakukan transformasi struktural ekonomi. Khususnya, ketika masa pemulihan dari pandemi berlangsung, sehingga dapat memperbaiki pendapatan negara, baik dari pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
"Kita juga perlu meningkatkan aktivitas ekonomi, dengan mendorong produksi ke arah high tech berbasis R&D. Jadi dari segi kurikulum pendidikan, harus sudah mengarah ke sini juga," papar Riza.
Kemudian untuk solusi jangka pendek, pemerintah harus dapat memastikan bahwa stimulus fiskal yang diberikan dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Tentunya, dilakukan dengan memastikan bahwa stimulus tersebut tepat sasaran, efektif, dan efisien, sehingga nanti penerimaan perpajakan bisa masuk dan menolong APBN.
"Mengenai besaran nilai upsize pinjaman, saya kira besarannya akan fleksibel tergantung sejauh mana nanti kebutuhan pembiayaan mencukupi atau tidak," kata Riza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
