kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.838   -98,00   -0,62%
  • IDX 7.384   -108,28   -1,45%
  • KOMPAS100 1.139   -20,31   -1,75%
  • LQ45 902   -17,89   -1,94%
  • ISSI 224   -1,99   -0,88%
  • IDX30 464   -10,38   -2,19%
  • IDXHIDIV20 561   -11,39   -1,99%
  • IDX80 130   -2,32   -1,75%
  • IDXV30 139   -1,79   -1,27%
  • IDXQ30 155   -2,80   -1,77%

Indef Sarankan Pemerintah Menaikkan Anggaran Perlinsos Tahun Depan


Minggu, 17 April 2022 / 13:21 WIB
 Indef Sarankan Pemerintah Menaikkan Anggaran Perlinsos Tahun Depan
ILUSTRASI. Warga memperlihatkan uang tunai dan KTP ./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/25/07/2021.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pagu indikatif yang dianggarkan pemerintah untuk pembiayaan perlindungan sosial (perlinsos) menurun di 2023. Sementara itu, jika dibandingkan dengan pagu indikatif untuk biaya infrastruktur tahun depan jauh lebih tinggi.

Tercatat, pagu indikatif untuk pembiayaan infrastruktur tahun depan dianggarkan pada kisaran Rp 367 triliun hingga Rp 402 triliun, turun dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 427,5 trliun. Sementara, pagu indikatif untuk perlinsos dianggarkan pada kisaran Rp 332 triliun hingga Rp 349 Triliun atau naik dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 365,5 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov mengatakan, dinamika ekonomi tahun ini sangat menantang khususnya dari sisi tekanan inflasi global, sehingga pemerintah perlu memprioritaskan dan meningkatkan bantuan untuk aspek kegiatan masyarakat tahun depan, apalagi dimasa pemulihan ekonomi.

“Sehingga melihat pagu indikatif perlinsosnya yang menurun, di sisi lain infrastrukturnya meningkat saya pikir ini belum mencerminkan kebijakan yang ideal dengan konteks memberikan afirmasi kepada masyarakat,” tutur Abra kepada Kontan.co.id, Minggu (18/4).

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Anggaran Perlindungan Sosial pada 2023 Capai Rp 349 Triliun

Menurutnya, dikuranginya anggaran perlinsos pada tahun depan tidak tepat karena, sudah ada beberapa wacana pemerintah yang akan menaikkan harga energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi seperti pertalite dan juga wacana akan menaikkan tarif listrik, serta gas LPG 3 kg.

Dia khawatir, dengan adanya keputusan menaikkan harga-harga energi tersebut, akan meningkatkan kemiskinan pada tahun ini dan juga tahun depan. Sehingga, menurutnya jika tingkat kemiskinan meningkat, mau tidak mau pemerintah harus memberikan bantalan, seperti bantuan sosial kepada masyarakat.

“Itu menjadi justifikasi yang sangat kuat agar pemerintah menambah anggaran perlinsos di tahun depan,” jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus mempertimbangkan anggaran perlinsos tahun depan, dengan melihat risiko dari adanya peningkatan kemiskinan akibat inflasi yang nantinya bisa melebar di atas target APBN tahun ini.

Paling tidak, anggaran tersebut setara dengan anggaran perlinsos di 2020 dan 2021, atau justru bisa lebih tinggi lagi. Hal ini mengingat, tahun ini dan wacana kedepan pemerintah akan melakukan penyesuaian harga.

“Kira-kira anggarannya minimal diatas Rp 400 triliun, karena sangat timpang sekali anggaran perlinsos tahun ini dengan tahun depan. Mengingat kebutuhan masyarakat dan efek dari pandemi dari kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok sangat besar,” kata Abra.

Adapun, Abra mengatakan, pemerintah masih memiliki ruang untuk efisiensi belanja yang tidak mendesak seperti belanja barang dan jasa, yang pada masa pemulihan ekonomi di tahun depan masih  ada ruang untuk melakukan efisiensi termasuk untuk infrastruktur.

Selain itu, Dia juga mengatakan, pemerintah bisa lebih memprioritaskan anggaran untuk perlinsos, karena anggaran infrastruktur bisa lebih diusahakan dengan mencari pembiayaan dari swasta.

Adanya, Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menarik investor di bidang infrastruktur, lanjut Abra, pemerintah bisa lebih mendorong ina untuk mencari investor-investor untuk pembangunan infastruktur yang dibutuhkan.

Baca Juga: Buka Cekbansos.kemensos.go.id, Ini 2 Cara Cek Penerima BLT Minyak Goreng 2022

“Beberapa hari lalu pemerintah luncurkan proyek infrastruktur yang dikelola INA. Jadi logikanya kalau misalnya INA sudah ‘pecah telur’ untuk bisa mendanai pembangunan infrastruktur jalan tol dengan invevstasi swasta, harusnya dengan berbekal itu anggaran infrastruktur  bisa ditekan,” terang Abra.

Sehingga, dengan begitu pemerintah bisa mendorong pembangunan infrastruktur, dengan skema swasta ataupun dalam bentuk kerjasama dengan swasta, agar tidak terlalu bertumpu pada APBN.

Sebagai informasi, melihat tren dari 5 tahun terakhir, anggaran infrastruktur terus meningkat. Diantaranya, pada 2018 Rp 394 triliun, pada 2019 Rp 394,1 triliun, pada 2020 Rp 281,1 triliun, pada 2021 Rp 417,4 triliun, dan pada 2022 sebesar Rp 365,8 triliun, serta di 2023 akan dianggarkan Rp 376 triliun hingga Rp 402 triliun.

Sementara itu, untuk anggaran perlinsos  trennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat, pada 2018 sebesar Rp 293,8 triliun, Rp 308,4 triliun pada 2019, Rp 498 triliun pada 2020, Rp 487,8 triliun pada 2021, dan Rp 431,5 triliun di 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×