kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Indef Ingatkan Tugas Berat Menkeu di Era Prabowo-Gibran: Jaga Kesinambungan Fiskal!


Rabu, 27 Maret 2024 / 07:03 WIB
Indef Ingatkan Tugas Berat Menkeu di Era Prabowo-Gibran: Jaga Kesinambungan Fiskal!
ILUSTRASI. Indef mengungkapkan sejumlah tugas berat dari menteri keuangan di era pemerintahan Prabowo-Gibran


Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menilai tugas menteri keuangan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran harus dapat menjaga kesinambungan fiskal.

Kata dia, menjaga kesinambungan fiskal adalah prinsip yang sangat penting dalam menghindari ketidakstabilan ekonomi dan keuangan. 

Kebijakan fiskal yang tidak berkesinambungan akan memberikan dampak buruk bagi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, distribusi, pengentasan kemiskinan, hingga stabilitas ekonomi. 

"Siapapun menteri keuangan harus bisa menjaga kesinambungan fiskal,” kata Eko saat diskusi publik Indef “Dinamika Lebaran dan Arah Ekonomi Prabowo-Gibran” secara daring, Selasa (26/3).

Baca Juga: Indef Ungkap Sektor Pangan Jadi Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi RI

Eko juga menegaskan bahwa tugas Menteri keuangan di kabinet Prabowo-Gibran lebih berat dari sebelumnya.

Selain karena menanggung beban utang di era presiden Jokowi, program populis mereka salah satunya makan siang gratis dikhawatirkan akan memberikan konsekuensi langsung pada pengelolaan APBN.

"Era Jokowi kan infrastruktur digenjot habis-habisan, banyak yang berasal dari utang. Ini bisa sama tingginya, contohnya era Prabowo terasosiasi ke aspek sosial, tanpa ada penambahan pendapatan ya utang," jelasnya.

Karenanya, jika menteri keuangannya tidak sekaliber Sri Mulyani maka Indonesia bersiap untuk lonjakan utang negara.

"Jadi kalau menteri keuangan tidak tegas, iya-iya saja (ke presiden) karena program sudah dijanjikan dan kemudian tidak melihat realitas kemampuan APBN. Maka siap-siap saja akan dikoreksi oleh pasar,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×