Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Handoyo
Terkait kesiapan regulasi daerah, Analis KPPOD Sarah Hasibuan menjelaskan respons setiap daerah berbeda-beda. Ia mencontohkan Kota Medan yang baru menyiapkan Peraturan Walikota No. 26 tahun 2021 untuk mendukung pelayanan perizinan. “Namun peraturan daerah lainnya (terkait bangunan dan lingkungan) masih dalam tahap inventarisasi masalah dan pembuatan naskah akademis,” terangnya.
Sementara itu, di DKI Jakarta, menurut Analis KPPOD Michico Tambunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah menerbitkan instruksi surat edaran dan pengumuman sebagai respons atas sistem OSS RBA.
Ia juga mengamati, bahwa DPMPTSP telah berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait penyesuaian peraturan dan merevisi Pergub No.47 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTSP.
“DKI Jakarta sudah mengeluarkan ada 1.337 jumlah perizinan pasca berlakunya PP 5/2021; yang terbagi atas 53 persyaratan dasar seperti PBG, SLF, SKBG, Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan; 1.139 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Skala Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi); serta 145 Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha,” jelasnya.
Senada, Analis KPPOD Ditha Mangiri juga mengungkapkan, Kota Surabaya sedang menyiapkan regulasi yang diperlukan untuk mendukung perizinan berbasis OSS RBA, antara lain dengan Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2021 yang memuat kebijakan klasifikasi untuk perizinan berusaha dan pelayanan non perizinan.
Sedangkan di Kota Makassar, Analis KPPOD Edwin Ramda menuturkan, Pemkot sedang menyiapkan Ranperda Omnibus Law yang salah satunya memuat mengenai pelayanan perizinan berusaha di daerah. Menurutnya progres terakhir dari penyusunan kerangka regulasi tersebut menunjukkan bahwa naskah akademik telah diserahkan ke DPRD.
“Proses penyusunan RDTR di Makassar dalam proses penyusunan untuk beberapa kawasan, selebihnya sedang menunggu persetujuan DPRD. Mengalir dari informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa Kota Makassar berada pada level kesiapan yang cukup baik pada tataran regulasi.” ungkap Edwin.
Selanjutnya: Realisasi Padat Karya Tunai Sudah Tembus 84,09%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
