/2026/01/07/2136677846.jpg "Pemerintah Diminta Hitung Dampak Fiskal Stimulus Nataru, Jangan Asal Tebar Subsidi")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah perlu memastikan stimulus ekonomi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tepat sasaran dan sebanding dengan manfaatnya bagi pengendalian inflasi.
Rencana diskon tarif listrik, penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM), hingga diskon tiket pesawat berpotensi menambah beban anggaran negara jika tidak dirancang secara cermat.
Di sisi lain, tekanan inflasi akhir tahun perlu diantisipasi seiring risiko cuaca ekstrem akibat El Niño, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak dunia, serta potensi gangguan distribusi barang.
Baca Juga: Pemerintah Tebar Stimulus Nataru, Anggarannya Capai Rp 883 Miliar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pemberian subsidi listrik bagi pelanggan dengan daya 1.200 watt. Menurutnya, kebijakan serupa pernah diterapkan dan dapat membantu menjaga inflasi pada akhir tahun.
"Karena baseline di Desember relatif cukup rendah, perlu ada semacam subsidi supaya jangan sampai realisasi di Desember secara tahunan naik ke angka di atas 3,5%," kata Tito, Senin (26/10/2026).
Selain subsidi listrik, Tito mengusulkan dukungan terhadap pasokan BBM, termasuk melalui penambahan pasokan atau produksi. Namun, ia belum merinci bentuk kebijakan maupun besaran subsidi yang diperlukan.
Diskon tiket pesawat juga menjadi salah satu usulan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode libur akhir tahun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan masih menampung usulan stimulus dari kementerian lain. Pemerintah akan menilai setiap usulan berdasarkan perkembangan ekonomi dan kondisi daya beli masyarakat.
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan, efektivitas dan efisiensi menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil.
Baca Juga: Menakar Dampak Stimulus Nataru Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
"Semua usulan akan dicermati selaras dinamika perekonomian dan daya beli masyarakat, agar efektif dan efisien sesuai kebutuhan," kata Wahyu kepada KONTAN, Selasa (27/10).
Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi mengingatkan, pemerintah perlu menghitung tambahan beban subsidi dan kompensasi energi sebelum memutuskan pemberian stimulus.
Perhitungan tersebut perlu mencakup sumber pendanaan serta dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. "Jangan sampai biaya stimulus tidak sebanding dengan dampaknya," ujar Badiul.
Menurut dia, pemerintah juga perlu mengantisipasi risiko ketergantungan terhadap diskon listrik dan BBM sebagai solusi berulang setiap kali tekanan inflasi meningkat.
Baca Juga: Stimulus Nataru Dinilai Hanya Bantu Mobilitas, Bukan Dongkrak Daya Beli
Karena itu, pengendalian inflasi perlu ditopang kebijakan jangka panjang, antara lain melalui penguatan ketahanan pangan, perbaikan distribusi antardaerah, pemeliharaan cadangan pangan, serta koordinasi pengendalian inflasi berbasis data.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas harga selama Nataru, tetapi juga memperkuat kemampuan menghadapi tekanan inflasi secara berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
