Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Imparsial mencatat, terdapat empat persoalan dalam yang kerap kali terjadi dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI.
Pertama, pengadaan alutsista kerap kali di bawah standar. Misalnya pengadaan alutsista yang dibeli tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian pengadaan pesawat tanpa dibarengi peralatan lain seperti rudal senjata yang tidak mendukung.
"Sehingga dalam realitasnya ketidaklengkapan ini atau di bawah standar tadi memengaruhi kesiapan alutisista yang kita punya terutama dalam konteks operasi di lapangan dan akhirnya mempengaruhi mentalitas prajurit," kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabrur dalam diskusi virtual yang digelar ICW dan Imparsial, Senin (27/7).
Baca Juga: Bea Cukai dan TNI AL perkuat penegakkan hukum di laut
Kedua, pengadaan alutsista kerap dilakukan dengan membeli alutisista bekas. Hal ini menunjukkan pemerintah cenderung mengutamakan kuantitas meski terbilang bekas.
Ketiga, ketentuan pengadaan alutsista yang harus dibarengi transfer of technology (transfer teknologi). Hal ini menjadi amanat UU agar ke depannya Indonesia dapat memproduksi secara mandiri alutsista yang dibutuhkan. Jika pengadaan alutsista merupakan alutsista bekas, kecil kemungkinan terjadi transfer teknologi tersebut.
Baca Juga: Terbang ke Turki, Prabowo temui sejumlah pihak bahas kerja sama pertahanan
"Ini sangat penting karena transfer teknologi misalnya kan harapannya bagaimana Indonesia bisa membangun kemandirian dalam hal pertahanan," ucap dia.
Keempat, diduga adanya keterlibatan broker dalam pengadaan alutsista. "Ini kan sesuatu yang harus dihindari selain karena ketentuan dalam pengadaan harus menghindari pigak ketiga tapi juga untuk memastikan pengendaan alutsista apapun betul-betul bisa dilakukan secara akuntabel," ucap Gufron.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
