Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tak hanya menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, sejak 12 Juni 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengharuskan seluruh pekerja sektor usaha kategori esensial dan sektor kritikal yang melintasi pos penyekatan harus menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (SRTP).
Jika tidak memiliki SRTP, maka pekerja tersebut diharuskan untuk putar balik. Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir pergerakan masyarakat sebagai pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang meluas.
Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo menyambut baik langkah yang diambil pemerintah ini. Ia mendukung 100% kebijakan pemberlakukan SRTP karena penyebaran Covid-19 di Jakarta sudah mengkhawatirkan. Ia berharap kebijakan ini implementasinya bisa ketat dan menurunkan penularan Covid-19.
Baca Juga: Siapkan strategi jika keterisian RS memburuk, Menkes: Yogyakarta dan DKI terberat
Sebagai komitmen membatasi penyebaran Covid-19, Sutopo bilang, HFX International memberlakukan kebijakan 100% work from home selama PPKM darurat ini. Ia juga bilang, keputusan ini diambil untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para karyawan HFX seiring kondisi saat ini yang mengkhawatirkan.
“Untungnya, kinerja perusahaan saat ini tidak terlalu terpengaruh signifikan walaupun full WFH karena bisnis HFX ini memang dari awal kami rancang untuk dijalankan secara online. Dengan demikian, semua karyawan tetap bisa menjalankan pekerjaannya dari rumah dengan tenang,” kata Sutopo kepada Kontan.co.id, Rabu (14/7)
Sutopo bahkan menyebut, selama PPKM darurat berlangsung, transaksi trading forex justru akan berpotensi lebih meningkat ketika banyak masyarakat yang kembali stay at home.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun
Selanjutnya: Tekan penyebaran varian delta, Menkes meminta masyarakat kurangi pergerakan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
