IHSG Sempat Anjlok, Pemerintah Kebut Demutualisasi Bursa

Jumat, 30 Januari 2026 / 12:27 WIB

ILUSTRASI. Menko Airlangga, Menkeu Purbaya dan Danantara (arif ferdianto/kontan/Menko Perekonomian, Menkeu dan Danantara)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah merespons cepat gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat rontok dalam dua hari terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah akan mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) agar bisa berjalan mulai tahun ini.

Langkah strategis ini diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang memonitor ketat dinamika pasar modal akibat sentimen negatif dari rebalancing MSCI serta laporan dari lembaga asing seperti UBS dan Goldman Sachs. Percepatan reformasi bursa dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan memulihkan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Airlangga menjelaskan, demutualisasi merupakan transformasi struktural yang mendesak. Tujuannya adalah memisahkan kepemilikan dan hak memperdagangkan, sehingga mengurangi potensi benturan kepentingan (conflict of interest) antara pengurus bursa dengan Anggota Bursa (AB).

"Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa. Kemarin diumumkan bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Ini untuk mencegah praktik pasar yang tidak sehat," ujarnya saat konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Dengan demutualisasi, struktur kepemilikan BEI akan lebih terbuka bagi investasi strategis, termasuk peluang masuknya dana dari Danantara.

Airlangga menyebut, tahapan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan akan dilanjutkan dengan rencana bursa Go Public di tahap berikutnya.

Meski pasar sempat terguncang, Airlangga memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dengan koordinasi fiskal dan moneter yang terjaga. Hal ini terkonfirmasi dari pergerakan IHSG yang mulai rebound dan kembali ke zona hijau pada perdagangan pagi ini (30/1/2026).

"Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, dan koordinasi antara fiscal monitor berjalan dengan baik.

Dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan hari ini masuk di pagi ini masuk di dalam jalur hijau," terangnya.

Selain reformasi struktur bursa, pemerintah juga mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI untuk memperketat aturan tata kelola (governance). Salah satunya adalah rencana menaikkan batas minimal saham publik (free float) emiten dari 7,5% menjadi 15% yang ditargetkan terbit pada Maret mendatang.

Airlangga menilai, level free float Indonesia saat ini terlalu rendah jika dibandingkan negara tetangga. Dia membandingkan, Malaysia, Hong Kong, dan Jepang mematok free float 25%, sementara Thailand setara di angka 15%. Singapura, Filipina, dan Inggris masih berada di level 10%.

"Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Dengan adanya demutualisasi dan free float lebih tinggi, perdagangan akan lebih stabil dan mengikuti standar internasional," pungkasnya.