Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Narita Indrastiti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan upaya pemerintah untuk menangani defisit BPJS Kesehatan lewat dana talangan dan penggunaan pajak rokok masih belum cukup. Sebab, keduanya hanyalah penanganan dalam jangka pendek.
"Itu hanya bersifat sementara, bukan penyelesaian yang tetap, dan kita harus mencari penyelesaian yang tetap," ungkap Ketua IDI Ilham Oetama Marsis saat ditemui di Kantor Presiden, Senin (24/9).
Menurutnya, jalan keluar yang bisa dilakukan adalah penyesuaian iuran, terutama untuk peserta non penerima bantuan iuran (PBI). Alasannya, mayoritas peserta yang non PBI adalah orang yang yang berkecukupan.
"Itu masyarakat yang cukup kaya dan beruang tapi mereka mendapatkan premi yang sama dengan masyarakat biasa. Ini mengakibatkan missmatch (defisit) dalam pembayaran," tambah dia.
Adapun, IDI menghitung premi yang aktual saat ini sebesar Rp 36.000 per orang. Sementara, yang mendapatkan beban untuk pembayaran pemerintah senilai Rp 23.600. "Sehingga pembayaran operasional yang aktual dari pemerintah itu ada kerugian," kata Ilham.
Apalagi, saat ini jumlah penerima semakin banya dan premi dari non PBI tidak berjalan baik maka tak heran jika defisit semkakin bertambah. Ilham menyampaikan, hal tersebut telah ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo, pagi tadi.
Sekadar informasi, pagi ini sembilan dokter yang tergabung dalam IDI menghadap Presiden untuk audiensi. Salah satu hal yang dibahas adalah terkait program pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ilham juga menuturkan, kalau BPJS berjalan dengan pola yang sama seperti ini, maka tak heran jika hingga akhir tahun defisit mencapai Rp 16,5 triliun. Sementara dana talangan dari pemeritah yang digelontorkan hanya sejumlah Rp 4,9 triliun.
"Memang akan ada pengurangan sekitar Rp 11,5 triliun tapi tentunya hal ini akan terulang lagi defisit anggaran berjalan. Akhirnya mengakibatkan penyelesaian yang bersifat temporer. ini yang mesti diperbaiki dan Pak Jokowi setuju," jelas dia.
Begitu juga dengan kebijakan pajak rokok yang dinilai masih belum cukup untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. "Belum cukup, memang penyesuaian iuran ituyang jadi jalan keluar," tutup Ilham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
