Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Adinda Ade Mustami
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara hingga pertengahan Juni 2020 mencapai Rp 908 triliun. Anggaran belanja negara yang sudah cair ini termasuk di dalamnya anggaran untuk tunjangan bagi tenaga medis Covid-19 .
Secara total realisasi belanja anggaran per 12 Juni ini setara dengan 34% dari total pagu anggaran 2020, yang dipegunakan diantaranya untuk tenaga medis Covid-19.
Kementerian Keuangan menyebut dari dana realisasi itu belanja pemerintah pusat mencapai Rp 586,6 triliun sebagian besar untuk belanja kesehatan termasuk di dalamnya untuk tenaga medis Covid-19.
Baca Juga: Hore tunjangan tenaga medis corona sudah cair
Belanja kesehatan itu di antaranya untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) tenaga medis Covid-19 yang telah disalukran mencapai Rp 28,71 triliun. Dana tunjangan tenaga medis Covid-19 itu disalurkan kepada sebanyak 5.511 tenaga medis Covid-19 atau tenaga kesehatan.
"Untuk mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah merumuskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Beberapa program penting dalam Program PEN tersebut berkaitan erat dengan tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Andin Hadiyanto saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Nasional Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Senin (15/6).
Baca Juga: Hore, tunjangan tenaga kesehatan corona sudah cair
Dari realisasi itu belanja pemerintah pusat mencapai Rp 586,6 triliun atau setara dengan 31,6 % dari pagu anggaran. Sementara belanja transfer ke daerah atau TKDD nilainya mencapai Rp 322, 4 triliun.
Kemenkeu menyebut dari dana kesehatan itu, di antaranya untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) telah diberikan sejumlah Rp 28,71 triliun kepada sebanyak 5.511 tenaga medis Covid-19 atau tenaga kesehatan.
Sementara realisasi klaim biaya penanganan pasien corona Covid-19 total mencapai Rp 317,86 miliar kepada sebanyak 586 rumah sakit. Anggaran ini diluar belanja untuk tenaga medis Covid-19.
Tidak hanya itu, Kemenkeu juga menyebutkan telah mencairkan dana siap pakai kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari kas negara senilai Rp 3,47 triliun.
SELANJUTNYA>>>
Kemenkeu juga memaparkan, pemerintah telah memberikan stimulus jaring pengaman sosial bagi masyarakat untuk menghadapi pandemi corona Covid-19.
Bantuan sosial ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat golongan miskin dan rentan miskin.
Program Bantuan Sosial alias Bansos ini di antaranya, yaitu:
- Program Keluarga Harapan (PKH), realisasi bansos PKH sebesar Rp 21,54 triliun untuk sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat alias KPM.
- Program Sembako, realisasi bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak Rp 18,47 trililiun atau tersalukan kepada sebanyak 18,83 keluarga
- Program Sembako Jabodetabek, realiasasi hingga 12 Juni 2020 sebanyak Rp 1,34 triliun, untuk sebanyak 1,77 juta keluarga.
- Bansos Tunai untuk warga di luar Jabodetabek pada periode yang sama telah terealisasi sebesar Rp 11, 47 triliun atau sebanyak 8,73 juta keluarga penerima manfaat.
- Kartu Prakerja yakni insentif yang diberikan untuk bantuan biaya hidup dalam komponen Kartu Prakerja realisasinya mencapai Rp 2,41 triliun kepada 680.992 orang.
- Padat Karya Tunai (PKT) program kartu. realisasi program padat karya tunai termasuk untuk upah para pekerjanya mencapai Rp 3,88 triliun atau 20,94 % dari total pagu anggaran.
Perician realisasi program ini diantaranya adalah pertama, di Kementerian Pertanian (Kementan) realisasinya sebesar Rp 485,79 miliar atau setara dengan 39, 83%. Program di Kementan ini diklaim mampu menciptakan sebanyak 33.979 tenaga kerja yakni para petani yang tergabung di kelompok-kelompok tani.
Kedua, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan realisasi sebesar Rp 519,4 juta, dari anggaran sebesar Rp 15,73 miliar. Realisasi Rp 519,4 juta ini, menyerap sebanyak 15 orang.
Baca Juga: Pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp 369 triliun hingga akhir Mei 2020
Ketiga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 865,69 miliar atau setara 11,9% dari total anggaran. PUPR mengklaim program ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 78.635 orang.
Keempat, di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Program Padat Karya Tunai telah terealisasi sebesar Rp 2,53 triliun atau setara dengan 41,7% dari total anggaran. Kemenhub mengklaim, anggaran ini mampu menciptakan sebanyak 15.626 tenaga kerja.
- Bantuan langsung Tunai Desa, sampai 12 Juni 2020 telah terealisasi sebesar Rp 3,79 triliun yang dimanfaatkan oleh sebanyak 5.546.118 keluarga yang tersebar di tiga provinsi di seluruh Indonesia.
SELANJUTNYA>>>
Pada bagian lain, Ditjen Perbendaharaan juga menyampaikan realisasi belanja pemerintah yang mencapai Rp 585,6 triliun atau setara dengan 31,6% dari total pagu anggaran tersebut, di antaranya berasal dari realisasi belanja non kementerian dan lembaga (K/L) yakni sebesar Rp 271,7 triliun.
Sementara realisasi belanja K/L pada periode ini mencapai Rp 318,8 triliun.
Adapun realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sampai 12 Juni 2020 mencapai Rp 3,8 triliun atau 7% dari total pagu anggaran. DAK Fisik ini diantaranya untuk bidang kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona Covid-19. Penggunaan anggaran ini mencapai Rp 768,9 miliar.
Baca Juga: Ini Empat Risiko Kenaikan Utang Luar Negeri
Sementara realisasi DAK non fisik pada perode yang sama telah mencapai Rp 49,5triliun, terutama untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penyaluran dana BOS periode ini mencapai Rp 24,55 triliun untuk sebanyak 327.513 sekolah.
Selain itu, realisasi dana desa pada periode ini mencapai Rp 33,2 triliun atau 46,6%. Realisasi anggaran dana desa ini tumbuh sebesar 55,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga: Korona Menyebabkan Ekspor Impor Gempor
Penyebab realisasi anggaran lebih besar lantaran ada simplifikasi atau memudahkan penyaluran, melonggarkan aturan, serta memberikan dispensasi persyaratan dalam Rencana Penarikan Dana Desa (RPD).
Perincian penyaluran dana desa ini pada tahap pertama mencapai Rp 25,11 triliun untuk 74824 desa. Sedangkan pada periode kedua tersalurkan sebesar Rp 789 triliun untuk sebanyak 38501 desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
