Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memproyeksi realisasi belanja pemerintah pusat tahun ini tak setinggi tahun lalu. Hal ini dalam rangka efisiensi belanja sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi mengoptimalkan belanja yang bersifat produktif.
Menurut prognosis, belanja pemerintah pusat untuk semester kedua diproyeksi mencapai Rp 896,6 triliun atau 54,9% dari pagu APBN 2019.
Secara rinci, belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 512,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 384 triliun untuk semester kedua.
Dalam paparan hasil Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2019, belanja K/L sampai dengan akhir tahun diperkirakan mencapai Rp 854,9 triliun atau 99,9% dari pagu.
Baca Juga: Penurunan suku bunga BI belum berpengaruh pada bunga utang negara
Hal tersebut didorong oleh rencana penyelesaian berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun ini.
Selain itu, prognosis tersebut juga ditetapkan dengan mempertimbangkan pola penyerapan beberapa tahun terakhir, memperhitungkan perubahan pagu yang menjadi kewenangan pemerintah, seperti penarikan PHLN, perubahan pagu penggunaan PNBP atau BLU, serta pergeseran belanja strategis seperti bencana.
Sementara, prognosis belanja non-K/L sampai akhir tahun mencapai Rp 672,2 triliun atau 86,3% dari pagu APBN. Belanja non-K/L terdiri dari realisasi belanja subsidi yang diproyeksi sebesar Rp 212,4 triliun, lebih rendah dari pagu Rp 224,32 triliun.
“Perkiraan dipengaruhi antara lain oleh perkembangan asumsi dasar makro sampai akhir tahun, realisasi volume BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 kg, pengendalian realisasi pupuk bersubsidi, dan kebijakan kurang bayar subsidi,” terang anggota Banggar Iskandar Syaichu dalam pembacaan hasil kesimpulan Panja.
Baca Juga: Harga minyak dan kurs rupiah lebih rendah, ini proyeksi asumsi makro semester II
Adapun, prognosis pembayaran bunga utang sampai akhir tahun diproyeksi Rp 276,1 triliun atau sesuai dengan pagu yang ditetapkan.
Sebab, pemerintah masih memperhitungkan dinamika perkembangan kondisi pasar keuangan yang terefleksi pada tingkat bunga SPN 3 Bulan, yield SBN, dan nilai tukar rupiah terhadap valas terutama dollar Amerika Serikat (AS).
Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat dalam tahun anggaran 2019 diproyeksi mencapai Rp 1.527,2 triliun atau hanya 93,4% dari pagu yang ditetapkan. Ini lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu di mana serapan belanja pemerintah pusat mencapai 99,3%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, proyeksi serapan belanja pemerintah yang lebih rendah bukan berarti kemunduran. Sebab, realisasi belanja tersebut sebenarnya juga masih bertumbuh dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga: Pemerintah dan DPR setujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 hanya 5,2%
“Tahun lalu itu kan mencapai 99% karena ada belanja-belanja yang mendesak seperti Asian Games, juga bencana-bencana alam sehingga kinerja belanja menjadi cukup tinggi. Jadi kalau tahun ini 94%-95% itu masih improvement,” terangnya.
Adapun, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah masih berupaya ekstra untuk meningkatkan efisiensi sehingga realisasi belanja pemerintah pusat lebih rendah dari perkiraan tersebut.
Penyerapan belanja K/L selama tiga tahun terakhir, menurutnya, memang berkisar pada 95% sampai 96% dari pagu. “Baik dari efisiensi sisa lelang maupun efisiensi pelaksanaan kegiatan di lapangan,” pungkasnya.
Baca Juga: Harga komoditas turun, berikut penopang PNBP semester I-2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
