Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, Otonomi Khusus Papua maupun Papua Barat akan fokus diatur pada tiga aspek. Yaitu percepatan pembangunan di segi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Hatta menjelaskan Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana bagi Papua dalam jumlah sangat besar sejak tahun 2002 hingga 2013.
"Total dana yang telah dialokasikan untuk Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp 33,7 triliun. Sedangkan untuk Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dialokasikan sebesar Rp 7,1 triliun," kata Hatta Dalam rapat gabungan antara Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua DPR, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Papua di Gedung DPR, Jumat (5/7).
Tak hanya itu, Hatta juga menjelaskan, pemerintah telah mengucurkan dana tambahan untuk alokasi Otonomi Khusus Infrastruktur sejak tahun 2008 sebesar. Jumlahnya sebesar Rp 3,9 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,3 triliun untuk Provinsi Papua Barat.
Namun, lanjut Hatta, kebijakan sudah jauh berubah sejak tahun 2005. Saat itu, Presiden SBY sudah memutuskan untuk melakukan perubahan pendekatan dalam penanganan persoalan di wilayah Papua. "Pendekatan pemerintah kini tidak lagi security (keamanan), tapi berubah menjadi prosperity (kesejahteraan)," ujar Hatta.
Oleh sebab itulah, ada lima tujuan besar yang sedang berusahan dicapai pemerintah dalam membangun wilayah Papua. Lima tujuan ini tercantum dalam Instruksi Presiden No 5 Tahun 2007 yang intinya berisi New Deal Policy for Papua. Antara lain, pertama pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan di Papua.
Kedua, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, peningkatan kualitas layanan kesehatan. Keempat, peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman, dan perbatasan negara. Kelima, perlakuan khusus (affirmative action) bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) putra-putri asli Papua.
Hadir dalam kali ini sejumlah pejabat negara seperti Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana. Rapat sendiri dipimpin oleh Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua DPR sekaligus Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
