kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Hari ini, Dada kembali diperiksa KPK


Senin, 19 Agustus 2013 / 10:44 WIB
Hari ini, Dada kembali diperiksa KPK
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo mengatakan, tahun ini, pemerintah mengizinkan umat muslim untuk melakukan salat tarawih berjamaah.


Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Wali Kota Bandung Dada Rosada akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penanganan perkara bantuan sosial (bansos) di Pengadilan Negeri Bandung.

Dada, yang hadir untuk menjalani pemeriksaan KPK sebagai tersangka itu, juga sempat menyatakan kesiapannya untuk ditahan menyusul mantan anak buahnya mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswandi.

"Siap... siap," kata Dada saat ditemui di kantor KPK, Jakarta, Senin (19/8).

Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, Dada terpaksa mangkir lantaran harus menghadiri sidang paripurna di DPRD Kota Bandung. Ia hanya mengirimkan kuasa hukumnya Radi untuk menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan.

Karena Dada tidak hadir, akhirnya hari itu KPK hanya melakukan penahanan terhadap mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswandi di Rutan Salemba.

Dada dan Edi ditetapkan sebagai tersangka sejak awal Juni lalu. Kedua diduga telah memberikan suap kepada Hakim PN Bandung Setyobudi Tedjocahyono untuk penanganan perkara bansos di Pengadilan Tipikor Bandung.

Kasus suap ini berawal dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan penyidik di kantor PN Bandung.

Dalam proses penyidikan salah seorang tersangka, yaitu pengusaha Toto Hutagalung telah mengungkapkan kalau dia menjadi perantara penyerahan sejumlah uang dari pihak pemkot ke hakim Setyobudi.

Uang tersebut disebut-sebut merupakan hasil urunan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Bandung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×