/2013/05/21/1103775787.jpg "Dipanggil DPRD, Dada tak penuhi panggilan KPK")
Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Wali kota Bandung (nonaktif) Dada Rosada hari ini (16/8) kembali absen dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penanganan perkara bantuan sosial di Bandung.
Melalui pengacaranya bernama Radi, Dada tidak dapat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka karena harus mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Bandung.
"Ada kebiasaan setiap tanggal 16 Agustus di sidang paripurna Pak Dada harus hadir sekaligus juga ada agenda untuk penghentian untuk jabatan pak Dada," kata Radi saat ditemui di kantor KPK, Jakarta, Jumat (16/8).
Menurutnya, sidang paripurna tersebut tidak dapat ditinggalkan Dada karena itu beragenda penyampaian pertanggungjawaban jabatannya sebagai Walikota Bandung yang akan berakhir hari ini.
Radi pun lantas meminta pengertian KPK. Kata dia, kliennya itu lantas meminta agar jadwal pemeriksaan diundur pada pekan depan. "Pak Dada berkenan untuk diundur Senin kalau bisa," imbuhnya.
Selain Dada, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswandi. Edi sendiri sudah hadir sekitar pukul 09.45 wib dengan mengenakan kemeja batik bercorak merah. Sayangnya, saat dimintai komentarnya ia memilih diam dan bergegas masuk.
Menurut Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dada dan Edi sebagai tersangka.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka sejak awal Juni lalu. Kedua diduga telah memberikan suap kepada Hakim PN Bandung Setyobudi Tedjocahyono untuk penanganan perkara bansos di Pengadilan Tipikor Bandung.
Kasus suap hakim Setyobudi Tedjocahyono ini berawal dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan penyidik di kantor PN Bandung.
Dalam proses penyidikan salah seorang tersangka, yaitu pengusaha Toto Hutagalung telah mengakui, bahwa dirinya menjadi perantara penyerahan sejumlah uang dari pihak Pemkot ke hakim Setyobudi.
Uang tersebut disebut-sebut merupakan hasil urunan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Bandung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
