/2026/10/28/1179500733.jpg "Harga Minyak dan Rupiah Tekan APBN, Tambahan Beban Anggaran Bakal Membengkak")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan rupiah berpotensi menambah beban APBN 2026 hingga Rp 80 triliun jika tekanan berlangsung selama empat bulan.
Risiko ini membayangi upaya pemerintah menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun.
Harga minyak mentah Brent bertahan di atas US$ 116 per barel pada Selasa (27/10), mendekati level tertinggi sejak Juni 2022. Pada saat yang sama, rupiah ditutup melemah 0,12% ke Rp 18.156 per dolar Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Brent Berpotensi Tembus US$ 120
Kedua indikator tersebut jauh melampaui asumsi APBN 2026. Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 70 per barel, dengan outlook US$ 83 per barel.
Sementara itu, asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan Rp 16.500 per dolar AS, dengan outlook Rp 17.500 per dolar AS.
Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman memperkirakan, kenaikan harga minyak sekitar US$ 30–US$ 40 per barel di atas asumsi APBN dapat meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp 210 triliun.
Sementara itu, pelemahan rupiah berpotensi menambah beban anggaran Rp 15 triliun–Rp 16 triliun, sedangkan kenaikan suku bunga sekitar 60 basis poin dari asumsi dapat menambah beban Rp 6 triliun.
Dengan demikian, tambahan beban APBN berpotensi mencapai sekitar Rp 225 triliun apabila tekanan tersebut berlangsung selama setahun. Namun, jika berlangsung selama empat bulan, tambahan beban yang perlu diantisipasi diperkirakan mencapai Rp 80 triliun.
"Karena itu, pemerintah harus mempersiapkan tambahan anggaran untuk menanggung kenaikan beban tersebut," ujar Juniman.
Baca Juga: Tensi Geopolitik Mengerek Harga Minyak, Simak Proyeksi WTI dan Brent
Di tengah risiko tersebut, pemerintah menyatakan masih memantau perkembangan harga minyak dan nilai tukar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum mengambil langkah lebih lanjut dan masih mencermati perkembangan kedua indikator tersebut.
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menambahkan, pemerintah terus memantau dan mengantisipasi dinamika ekonomi yang berpotensi memengaruhi kinerja APBN.
Menurut Wahyu, APBN akan tetap dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, sembari memastikan defisit tetap terkendali.
