Reporter: Venny Suryanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dijadwalkan pada Minggu (20/10) besok. Seiring prosesi tersebut, bursa calon menteri pun turut ramai dibicarakan.
Lalu seperti apa harapan pengusaha mengenai terhadap kabinet kerja jilid 2 mendatang?
Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjelaskan, menteri-menteri terkait sektor ekonomi di kabinet kerja Jokowi jilid II ini sebaiknya di isi oleh orang-orang yang kompeten atau yang menguasai di bidangnya masing-masing.
Baca Juga: Kabinet Kerja jilid 2, ini harapan Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (Akida)
Serta memiliki rekaman perjalanan yang bisa meyakinkan pasar, bekerja secara transparan, rasional dalam mengambil kebijakan ekonomi serta menghadapi isu-isu pasar yang dihadapi oleh pelaku usaha dan investor baik dari proses kebijakan hingga komunikasi.
“Karena pelaku usaha butuh kabinet diisi oleh orang-orang yang bisa membangun kepercayaan pasar terhadap iklim usaha dan investasi Indonesia ke depannya,” Kata Shinta kepada Kontan.co.id, Jumat (18/10).
Baca Juga: Euforia Pelantikan Presiden Bikin Kurs Rupiah Hari Ini Menguat Tipis
Shinta menambahkan, untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, tak hanya dari kualitas perorangan saja namun menteri-menteri yang akan menjabat lima tahun ke depan juga harus bisa berkonsultasi dengan para pelaku usaha.
Menurutnya, selama ini koordinasi dan komunikasi antara pelaku usaha dengan para menteri masih banyak terhambat karena ego sektoral, tidak terbuka terhadap opini publik dan opini kementerian lainnya sehingga tidak tercipta efisiensi kebijakan dan pelaksanaan yang diharapkan pelaku usaha.
Baca Juga: Hipmi berharap menteri kabinet kerja jilid 2 bisa terjemahkan gagasan besar Jokowi
“Mereka juga harus bisa berkoordinasi satu dengan yang lain secara seamless. Selama ini kita banyak terhambat karena ego sektoral, menteri yang satu dan yang lain sulit atau bahkan tidak mau komunikasi, tidak terbuka terhadap opini publik & opini kementerian lain, sehingga tidak tercipta efisiensi kebijakan dan pelaksanaan yang kita harapkan,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
