Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses sidang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menjadi rumit. Kini ada kuasa hukum yang mengklaim berhak mewakili Tiga Pilar di meja hijau.
Mereka adalah Pringgo Sanyoto dari Kantor Hukum Kresna & Associates. Sementara kuasa hukum lainnya adalah Randolph Siagian dari Kantor Hukum Panggabean Law Firm.
Pringgo mendasari surat kuasa bertanggal 24 Juli 2018 oleh Direktur Joko Mogoginta. Sementara Randolph mendasari surat kuasa yang diberikan pada 2 Agustus 2018 oleh Komisaris Hengky Koestanto yang mewakili Dewan Komisaris Tiga Pilar.
Saling klaim ini sendiri bersumber dari kisruh para petinggi Tiga Pilar dalan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 27 Juli 2018. Dalam rapat, Joko dilengserkan dari jabatannya. Meski pada Senin (30/7) dalam keterangan resminya Joko membantah hal tersebut.
Terkait hal ini, Ketua Majelis Hakim perkara Titik Tejaningsih dalam sidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kamis (2/8) menyatakan majelis hakim membutuhkan waktu untuk menetapkan siapa berhak mewakili Tiga Pilar dalam sidang.
"Majelis mengambil sikap bahwa untuk menentukan siapa kuasa sah, majelis akan menunda sidang dan membuktikan siapa yang sah pada sidang mendatang Senin (6/8)," kata Hakim Titik dalam sidang lanjutan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kamis (2/8).
Pringgo sendiri sejatinya telah datang mewakili Tiga Pilar pada sidang perdana, Selasa (31/7). Sementara Randolph baru datang pada sidang lanjutan pada Selasa (2/8).
Nah dalam sidang Randolph sempat mengusulkan agar Majelis Hakim bisa telebih dahulu menetapkan siapa kuasa hukum Tiga Pilar yang sah. Namun hal tersebut ditolak Hakim Anggota Marulak Purba.
Hakim Marulak bilang, lantaran proses perkara PKPU punya waktu singkat, ia meminta dua kuasa hukum Tiga Pilar masing-masing menyiapkan jawaban.
"Anda tahu kan? Sidang PKPU ini singkat waktunya hanya 20 hari harus diputuskan. Makanya bagi dua kuasa termohon silakan siapkan jawaban masing-masing untuk diserahkan pada sidang selanjutnya, sekaligus Majelis Hakim menetapkan siapa kuasa hukum yang sah," kata Marulak dalam sidang.
Kepada Randolph, Hakim Marulak juga meminta agar pihaknya menyiapkan bukti adanya pencabutan kuasa kepada Pringgo dari Dewan Komisaris Tiga Pilar, Berita Acara RUPS 27 Juli 2018, Anggaran Dasar perusahaan, dan legal standing sebagai kuasa hukum Tiga Pilar.
Mengingatkan Tiga Pilar kini memang tengah menjalani pengajuan PKPU kepada dirinya dari PT Sinartama Gunita; PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG; dan PT Teknologi Mitra Digital. Permohonan tercatat dengan nomor perkara 101/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst pada 18 Juli 2018 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Sementara itu, menanggapi hal ini kuasa hukum para pemohon Marx Andryan dari kantor hukum Marx & Co berharap mendukung usulan Hakim Marulak. Ia bilang agar peristiwa saling klaim ini tak mengganggu proses sidang
"Itu urusan termohon, kita tak mau tahu, yang jelas jangan sampai ini berlarut, karena tadi dalam sidang saya juga bilang agar agenda sidang tetap berjalan," katanya kepada Kontan.co.id seusai sidang.
Dari berkas permohonan yang diperoleh Kontan.co.id, tiga klien Marx mengajukan PKPU kepada Tiga Pilar guna menagih utang senilai total Rp 369,022 miliar.
Rinciannya, Sinartama menagih utang senilai Rp 22 juta yang berasal dari jasa yang diberikannya dalam mengelola dan memelihara data saham Tiga Pilar untuk periode Juni 2018 hingga Mei 2019.
Sementara Sinarmas MSIG menagihkan utang dari obligasi terbitan Tiga Pilar yang dimilikinya senilai Rp 300 miliar. Nilai tersebut berasal dari Obligasi TPS Food I/2013 senilai Rp 100 miliar, dan Sukuk Ijarah TPS Food 1/2013 senilai Rp 200 miliar.
Pun Teknologi Mitra yang menagih utang Tiga Pilar senilai Rp 69 miliar dari Obligasi TPS Food I/2013, dan Sukuk Ijarah TPS Food I/2013.
Sebelumnya Tiga Pilar juga sempat diajukan masuk PKPU oleh Sinarmas MSIG, dan PT Sinarmas Asset Management. Namun permohonan oleh dua anak usaha Sinarmas Group ini dicabut saat sidang perdananya pada 18 Juli 2018 lalu.
Dua Sinarmas ini mengajukan PKPU ke Tiga Pilar guna menagih bunga yang seharusnya didapat dari kepemilikan Obligasi TPS Food I 2013, yakni senilai Rp 1,02 miliar untuk Sinarmas Asset , dan Rp 14,12 miliar untuk Sinarmas MSIG.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
