/2025/09/29/735328264.jpg "Hadapi Era Higher for Longer, Pemerintah Perlu Percepat Penerbitan Global Bond")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sepertinya perlu untuk mempercepat penerbitan utang di sisia tahun ini. Pasalnya, suku bunga global diperkirakan masih berada dalam tren tinggi atau higher for longer.
The Fed pada pertemuan komite kemarin, Rabu (16/9/2026) menaikkan Fed Rate 25 basis poin ke level 3,75%-4% per September. Bahkan, pasar masih memperkirakan Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga satu kali lagi pada Desember 2026 dan kembali menaikkannya satu kali pada tahun depan.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyebut, prospek tersebut diperkuat oleh sejumlah risiko inflasi, terutama faktor geopolitik dan dampak cuaca terhadap harga pangan yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Baca Juga: Ekonom: BI Perlu Buka Opsi Naikkan BI Rate 25-50 Bps pada September 2026
"Dengan asumsi ini, artinya bunga cenderung masih higher for longer, sehingga ada insentif untuk pemerintah menerbitkan utang saat ini dibandingkan nanti saat yield bisa naik lebih tinggi lagi," ujar David kepada Kontan, Kamis (17/9/2026).
Kondisi tersebut juga perlu menjadi pertimbangan mengingat pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana merealisasikan sisa penerbitan global bond atau Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing (valas) sekitar US$ 2 miliar hingga akhir tahun.
"Tentunya pemerintah sudah mempertimbangkan kebutuhan valas yang diperlukan untuk membayar utang yang jatuh tempo, bunga dan impor saat ini agar tidak terlalu menjadi beban untuk APBN di tahun depan," ujarnya.
Dengan era higher for longer saat ini, David menilai pilihan antara penerbitan SBN dalam rupiah maupun valas tidak bisa dibandingkan secara langsung karena memang kebutuhannya berbeda.
Untuk SBN valas, pemerintah justru sudah berusaha melakukan diversifikasi denominasi seperti yang dilakukan melalui penerbitan Panda Bond, untuk mendapatkan yield yang lebih murah.
Strategi tersebut dinilai masih relevan karena yield obligasi pemerintah China tenor 10 tahun masih menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini berbeda dengan yield obligasi pemerintah sejumlah negara lain yang cenderung meningkat. "Artinya, kemungkinan bahwa pemerintah akan melakukan strategi ini lagi tetap terbuka," kata David.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah dapat kembali mempertimbangkan penerbitan SBN valas dalam denominasi selain dolar AS untuk memperoleh biaya pembiayaan yang lebih kompetitif sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu mata uang.
Sementara itu, penerbitan SBN dalam rupiah lebih berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan belanja pemerintah, terutama ketika pertumbuhan penerimaan pajak belum cukup kuat untuk menopang belanja.
Baca Juga: Bank Indonesia (BI) Diproyeksi Tahan BI Rate 5,75% di September, Ini Indikatornya
Namun, David mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu mengandalkan utang domestik.
Penerbitan yang terlalu besar dapat meningkatkan risiko crowding out, yakni ketika kebutuhan pembiayaan pemerintah menyerap likuiditas pasar sehingga berpotensi menekan ruang pembiayaan sektor swasta.
Selain itu, komposisi pembiayaan juga perlu memperhitungkan risiko terhadap nilai tukar.
"Faktor pertimbangannya adalah jangan sampai penerbitan utang domestik yang terlalu besar berujung pada risiko crowding out atau risiko depresiasi kurs," ujarnya.
Menurut David, salah satu cara mengurangi kebutuhan pembiayaan valas adalah memperkuat neraca transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor. Dengan demikian, ketersediaan devisa dalam negeri dapat lebih kuat dan kebutuhan valas pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada penerbitan SBN valas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
