/2022/06/02/652195280.jpg "Cari Alternatif Pembiayaan, Kemenkeu Akan Terbitkan Global Bond Di Sisa Tahun 2026")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menerbitkan global bond atau surat berharga negara (SBN) dalam denominasi valuta asing di sisa tahun ini. Pasalnya, pemerintah masih punya sisa kuota penerbitan global bond sekitar US$ 2 miliar yang belum direalisasikan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, pemerintah masih akan menerbitkan global bond pada sisa empat bulan tahun 2026, meski waktu dan mata uang penerbitannya belum ditentukan.
“Sisa tahun masih akan menerbitkan valas (global bond). Hanya kapan (Waktu penerbitan) dan currency-nya, nanti sambil lihat dengan market-nya juga,” ujar Suminto, Selasa (15/9/2026).
Suminto menyebut, pihaknya masih mempertimbangkan sejumlah mata uang untuk penerbitan global bond berikutnya, yakni masih di kisaran denominasi dolar Amerika Serikat (USD), euro (EUR), renminbi (RMB), dan yen Jepang (JPY).
Baca Juga: Sebelum Diusut KPK, Gubernur Daerah Ini Keluhkan Kelakuan Nakal Pejabat ATR/BPN
“Fleksibel. Kita ya masih di sekitaran itu, masih USD, EUR, RMB, sama Yen,” katanya.
Saat ditanya apakah penerbitan berikutnya akan menyasar negara baru, Suminto mengatakan belum menentukan detailnya.
“Belum. Ya kan kita udah lengkap (denominasi SBN Valas),” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Panda Bond senilai CNY 7 miliar atau setara sekitar US$ 1,03 miliar. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp 18,53 triliun.
Penerbitan Panda Bond menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan memperluas akses ke pasar keuangan internasional.
Baca Juga: Restitusi Pajak Jadi Ujian Awal Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan
Dengan sisa kuota sekitar US$ 2 miliar, pemerintah masih memiliki ruang untuk kembali menerbitkan SBN valas hingga akhir 2026. Namun, realisasi penerbitan tetap akan mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
