Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 238 triliun untuk menyokong pemulihan ekonomi di semester II-2020. Uang yang berasal dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu akan diperluas ke dalam empat stimulus.
Pertama, menambah memperluas dan menambah cakupan bantuan sosial (Bansos) dengan anggaran Rp 70,6 triliun untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Ada beberapa bentuk Bansos antara lain, bansos produktif sebesar Rp 30 triliun untuk dua belas juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kelas mikro dan ultra mikro.
Baca Juga: Covid-19 masih membayangi stabilitas sistem keuangan, KSSK tingkatkan kewaspadaan
Kemudian, bansos berupa beras sebanyak 15 kilogram per kepala keluarga, untuk 10 juta penerima program keluarga harapan (PKH) dengan anggaran Rp 4,6 triliun. Lalu, Bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 500.000 per penerima kartu sembako dengan anggaran mencapai Rp 5 triliun.
Selanjutnya, bansos berupa BLT sebesar Rp 500.000 untuk tiga belas juta pegawai dengan pagu anggaran senilai Rp 31 triliun. Ini diberikan untuk karyawan yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan.
Kedua, insentif listrik untuk industri, bisnis, dan sosial. Pemberian insentif listrik berupa relaksasi tarif minimum untuk industri, bisnis dan sosial melalui relaksasi penerapan aturan rekening minimum (RM), yaitu pelanggan hanya membayar sejumlah jam pemakaian, dan selisihnya akan dibayarkan oleh pemerintah.
Target penerima yaitu pelanggan yang pemakaian kWh nya di bawah energi minimum 40 jam (Emin), dan direncanakan akan diberikan selama enam bulan Juli - Desember 2020. Adapun, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 3 triliun.
Ketiga, menambah diskon penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dari 30% menjadi 50%.
Keempat, pemulihan ekonomi di sektor pariwisata yang masih dipikirkan lagi model stimulusnya.
Menkeu menyampaikan anggaran sekitar Rp 238 triliun itu merupakan bagian anggaran dari program PEN.
Melalui Sidang Kabinet beberapa hari lalu, Sri Mulyani menghitung dari total anggarap program PEN sebesar Rp 695,2 triliun, yang baru dianggarkan dalam pagu sebesar Rp 456,5 triliun.
Baca Juga: Pulihkan ekonomi, Sri Mulyani segera belanjakan Rp 1.476 triliun di semester II-2020
Sehingga, sisanya sekitar Rp 238 triliun merupakan anggaran yang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nya belum diselesaikan.
“Jadi ini tidak akan tambah defisit anggaran. Angka Rp 238 triliun ini yang dilakukan pemerintah adalah langkah-langkah agar pencairan cepat dan target tepat,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (5/8).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
