kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.711.000   2.000   0,07%
  • USD/IDR 17.818   -194,00   -1,08%
  • IDX 6.008   121,62   2,07%
  • KOMPAS100 794   18,85   2,43%
  • LQ45 597   10,61   1,81%
  • ISSI 206   5,10   2,54%
  • IDX30 339   4,60   1,38%
  • IDXHIDIV20 418   3,54   0,86%
  • IDX80 90   1,96   2,24%
  • IDXV30 113   2,76   2,50%
  • IDXQ30 109   1,12   1,03%

Gubernur se-Kalimantan temui Jokowi


Rabu, 15 April 2015 / 12:59 WIB
ILUSTRASI. PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) telah merealisasikan penggunaan Capex sebesar Rp 445 miliar per kuartal III-2023


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Lima Gubernur dari wilayah Kalimantan hari ini menemui presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantornya, Kompleks Istana Negara Jakarta. Kelima Gubernur itu diantaranya, Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan kalimantan Utara.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk menjelaskan perkembangan pembangunan di pulau Borneo. Misalnya saja, soal realisasi penyerapan anggaran yang bersalal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Menurut Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, penyerapan APBNP daerah kalimantan masih rendah pada triwulan pertama 2015. Penyebabnya adalah ada refocusing dokumen perencanaan reguler 2015 dan ada revisi DIPA klarena perubahan nomenklatur.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat. Terutama terkait pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan lintas kalimantan, jalan tol, pelabuhan dan bandara.

"Kami ingin ada percepatan terutama infrastruktur dan menyanngkut konektivitas antara satu provinsi dengan provinsi lain. ," ujar Agustin, Rabu (15/4) di Istana Negara, Jakarta.

Sementara itu Gubernur Kaltim Awang faruk menambahkan pembangunan infrastruktur sangat penting di pulau Borneo ini. Sebab, letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Jika daerah ini tidak dibangun, maka ancaman disintegrasi akan muncul. Apalagi, sebelumnya muncul isu terkait rencana bergabungnya sejumlah warga dari 10 Desa di Kaltim, menjadi warga negara Malaysia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×