kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.920.000   30.000   1,04%
  • USD/IDR 16.900   45,00   0,27%
  • IDX 7.935   -168,62   -2,08%
  • KOMPAS100 1.117   -23,38   -2,05%
  • LQ45 816   -13,78   -1,66%
  • ISSI 278   -6,99   -2,45%
  • IDX30 426   -6,36   -1,47%
  • IDXHIDIV20 515   -6,10   -1,17%
  • IDX80 125   -2,26   -1,78%
  • IDXV30 139   -2,98   -2,10%
  • IDXQ30 139   -1,10   -0,79%

Gubernur se-Kalimantan temui Jokowi


Rabu, 15 April 2015 / 12:59 WIB
Gubernur se-Kalimantan temui Jokowi
ILUSTRASI. PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) telah merealisasikan penggunaan Capex sebesar Rp 445 miliar per kuartal III-2023


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Lima Gubernur dari wilayah Kalimantan hari ini menemui presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantornya, Kompleks Istana Negara Jakarta. Kelima Gubernur itu diantaranya, Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan kalimantan Utara.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk menjelaskan perkembangan pembangunan di pulau Borneo. Misalnya saja, soal realisasi penyerapan anggaran yang bersalal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Menurut Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, penyerapan APBNP daerah kalimantan masih rendah pada triwulan pertama 2015. Penyebabnya adalah ada refocusing dokumen perencanaan reguler 2015 dan ada revisi DIPA klarena perubahan nomenklatur.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat. Terutama terkait pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan lintas kalimantan, jalan tol, pelabuhan dan bandara.

"Kami ingin ada percepatan terutama infrastruktur dan menyanngkut konektivitas antara satu provinsi dengan provinsi lain. ," ujar Agustin, Rabu (15/4) di Istana Negara, Jakarta.

Sementara itu Gubernur Kaltim Awang faruk menambahkan pembangunan infrastruktur sangat penting di pulau Borneo ini. Sebab, letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Jika daerah ini tidak dibangun, maka ancaman disintegrasi akan muncul. Apalagi, sebelumnya muncul isu terkait rencana bergabungnya sejumlah warga dari 10 Desa di Kaltim, menjadi warga negara Malaysia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×