Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can
JAKARTA. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai ada dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah pada 2012. "Saya rasa yang paling utama penekanannya adalah di area infrastruktur dan reformasi birokrasi," jelasnya usai shalat Jumat di Istana Bogor, Jumat (23/12).
Seperti diketahui, selama ini infrastruktur menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia. Kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur membuat pertumbuhan ekonomi tidak bisa maksimal sehingga pemerintah terus melakukan perbaikan melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Selain infrastruktur, Agus bilang pemerintah juga akan melanjutkan reformasi birokrasi. "Pesan presiden itu konsisten selama beberapa tahun dan ini tentu pembantu-pembantu presiden atau jajaran yang ada di birokrasi harus menindaklanjutinya dengan betul-betul konkrit," jelasnya.
Agus menekankan, dalam reformasi birokrasi yang terpenting adalah peningkatan produktifitas pegawai (PNS) dan meningkatkan efisiensi agar kinerja pemerintah bisa lebih baik. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini, Agus mengakui pemerintah memang mulai menerapkan sistem remunerasi. Tapi, "Remunerasi itu bukan di depan (tujuan utama), karena yang di depan itu adalah produktifitas yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi," ungkapnya.
Agus bilang, remunerasi adalah konsekuensi yang harus diberikan jika reformasi birokrasi sudah menunjukkan perbaikan. Tapi, bukan berarti pemberian remunerasi ini tidak bisa ditinjau ulang. "Umumnya, bentuk remunerasi tambahan itu dalam bentuk tunjangan atau allowance, jadi tentu bisa di-review (kembali)," jelasnya.
Dalam pidato pengantar dalam rapat di Istana Bogor, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menekankan tiga masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah agar tak menghambat roda perekonomian. Ketiga hal ini adalah, "Birokrasi yang dianggap menjadi penghalang, yang kedua infrastruktur dan yang ketiga korupsi," jelas SBY.
Presiden menjelaskan, reformasi birokrasi harus dilakukan, tidak hanya dengan rencana aksi, dan remunerasi, tapi harus benar-benar dilakukan perubahan yang mendasar. "Yang kita lihat output nya, outcome nya, berubah atau tidak. Dan kalau memang sungguh menjadi penghalang, mereka-mereka yang tidak mau dan tidak berubah, kita ikhlaskan untuk tidak bersama-sama menjalankan tugas karena akan menganggu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
