Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi PAN DPR RI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown. Hal itu mengingat perkembangan lonjakan kasus virus corona (Covid-19) saat ini.
Lonjakan itu memperlihatkan kebijakan yang ada sebelumnya seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tidak efektif.
"Dalam hal ini kalau kita melihat PSBB dan PPKM ini ternyata tidak terlalu efektif juga untuk menurunkan tingkat keterpaparan, oleh karena itu wajar pemerintah cari alternatif kebijakan," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (21/6).
Baca Juga: APPBI: Pengetatan jam operasional harus disertai penegakan prokes oleh pemerintah
Saleh bilang sebelumnya mengusulkan adanya kebijakan lockdown akhir pekan untuk mencegah penularan. Pasalnya saat ini pergerakan masyarakat selama akhir pekan masih tinggi sehingga lockdown akan mencegah mobilitas tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI itu juga menyebut kebijakan lockdown dilakukan oleh beberapa negara seperti Selandia Baru dan Taiwan. Hal itu memberikan dampak positif bagi penanganan pandemi.
"Di beberapa negara lain itu sudah mencoba itu hasilnya mereka lebih mudah untuk mengembalikan penularan Covid-19, kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang baik," terang Saleh.
Baca Juga: Lonjakan kasus covid-19, pemerintah diminta lakukan 7 hal ini
Perkembangan virus corona saat ini pun dinilai Saleh mendesak untuk penanganan yang lebih ketat. Mutasi yang terjadi disampaikan Saleh harus dapat dibatasi penularannya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, hari ini angka kasus positif Covid-19 di Indonesia telah menyentuh angka 2 juta kasus. Dari angka tersebut terdapat 147.728 kasus aktif.
Selanjutnya: Tambah pasokan, 7,8 juta dosis vaksin akan selesai diproduksi Bio Farma di awal Juli
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
