Era Jokowi, panen pangan diklaim naik, harga mahal

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Adi Wikanto

Jakarta. Kementerian Pertanian (Kemtan) merupakan salah satu kementerian yang mendapatkan penambahan anggaran terbesar pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, sejauh ini kinerja Kemtan belum memuaskan, terbukti dengan semakin mahalnya harga pangan.

Pada tahun 2015 anggaran Kemtan meningkat 112% menjadi Rp 32,813 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2016, anggaran Kemtan sebesar Rp 27,55 triliun.

Anggaran yang besar ini untuk pembangunan sejumlah infrastruktur pangan seperti irigasi untuk persawahan seluas 1 juta ha, rehabilitasi jaringain irigasi untuk lahan pangan seluas 3,3 jut ha dan sejumlah bantuan seperti traktor, bibit dan alat sistem pertanian.

Di atas kertas, produksi pertanian pun diklaim melonjak drastis. Pada tahun 2015, Kemtan mengklaim terjadi peningkatkan produksi padi mencapai 75,4 juta ton, jagung 19,6 juta ton, kedelai 0,963 juta ton, cabai 1,915 juta ton, tebu 2,58 juta ton, kelapa sawit 29,34 juta ton, dan daging 3.015 ton.

Sementara, produksi padi 2014 hanya 70,84 juta ton, jagung 19 juta ton, kedelai 0,954 juta ton, cabai 1,88 juta ton, tebu 2,55 juta ton, kelapa sawit 27,78 juta ton, dan daging hanya 2.885 ton.

Bahkan berdasarkan Angka Ramalan (Aram) II Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 diprediksi pada akhir tahun ini terjadi peningkatan produksi padi sebesar 79,14 juta ton dan jagung 23,16 juta ton.

Peningkatan produksi ini memberikan dampak peningkatan volume ekspor komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah dan cabai di tahun 2015 yang mencapai 290.035 ton. Sementara ekspor di tahun 2014 hanya sebesar 115.617 ton.

Dwi Andreas Santosa Guru Besar Fakultas Pertanian IPB mengatakan kerja keras Kemtan di bawah komando Andi Amran Sulaiman untuk memperbaiki pertanian patut dihargai. Kendati begitu, ia bilang yang menjadi persoalan adalah data pangan yang dimiliki pemerintah tidak berbanding lurus dengan kondisi pangan di lapangan.

Sebab dalam dua tahun terakhir harga pangan justru melonjak tinggi dan stabil tinggi. "Dari data resmi Kemtan menunjukkan tidak ada penurunan produksi pertanian, tapi fakta membuktikan kalau produksi pangan tahun lalu menurun," ujar Andreas kepada KONTAN, Senin (24/10).

Ia mengatakan seharusnya pemerintah tidak perlu menutupi data pangan yang sebenarnya. Sebab bila data pangan disajikan dengan benar maka akan berdampak pada perencanaan tata kelola pangan yang benar dan hasilnya dapat dirasakan pemerintah. Cuaca dan iklim pada tahun 2015 memang tidak mendukung peningkatakan produksi pangan.

Untuk tahun 2016, Andreas bilang produksi pangan khususnya beras relatif aman. Hal itu terjadi karena curah hujan yang stabil sepanjang tahun membuat penanaman padi berjalan sukses.

Namun stabilisasi harga pangan tahun ini juga tak terlepas dari beras impor yang sudah masuk sejak awal tahun lalu. Berdasarkan data BPS, beras impor yang masuk sejak Januari - Agustus 2016 sebesar 1,128 juta ton atau meningkat 30,9% dibandingkan total impor beras pada tahun 2015.

"Memang izin impor ini dikeluarkan di akhir tahun 2015 untuk memenuhi kebutuhan beras pada tahun 2016," tegas Dwi.

Kendati demikian, Amran membantah pada tahun ini ada impor beras. Menurutnya, impor beras yang masuk tahun ini merupakan sisa dari izin impor beras tahun 2015. "Jadi kami tidak mengeluarkan rekomendasi impor beras pada tahun ini," ujar Amran.

Amran mengatakan pemerintah sukses telah memiliki stok beras pada tahun ini mencapai 2,1 juta ton yang dapat digunakan sampai April tahun 2017. Selain itu, Amran mengatakan pihaknya tengah fokus menekan biaya produksi dan pengendalian harga produksi.

Untuk menekan biaya produksi tersebut, berbagai kebijakan telah diluncurkan seperti pengadaan infrastruktur, alsintan, dan subsidi benih dan pupuk.

Mentan mengatakan pada tahun 2016 juga meluncurkan program asuransi pertanian untuk menjamin kesejahteraan petani, mana kala terjadi kegagalan panen akibat bencana.

Pada program asuransi ini pemerintah mensubsidi premi yang harus dibayar petani sebesar Rp 144.000 per ha permusim tanam (MT), sementara petani cukup membayar Rp 36.000 per ha per MT. Klaim yang diterima petani sebesar Rp 6 juta per ha per MT.

Berkaitan dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Kemtan bersama Bulog telah melaksanakan program aksi Serap Gabah Petani (Sergap) sejak awal 2016. Tujuan utamanya adalah pengendalian harga pembelian gabah di tingkat petani dan menjamin ketersediaan stok pangan nasional sebagai cadangan beras pemerintah.

Hingga saat ini, besarnya cadangan tersebut telah mencapai 2,1 juta ton dan diperkirakan akan mencapai 3,5 juta ton pada akhir 2016. Penggunaan cadangan beras tersebut harus dikelola secara cerdas untuk mengatasi kelangkaan pasokan akibat bencana dan pengendalian harga. Cadangan yang digunakan diharapkan akan terganti karena setiap bulannya ada panen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News