Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) kembali menjadi sorotan nasional setelah laporan mengenai sulitnya mendapatkan gas subsidi ini ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.
Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga yang sangat bergantung pada gas elpiji bersubsidi.
Bahlil Lahadalia Jadi Sorotan Publik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjadi pusat perhatian publik terkait permasalahan ini. Namanya bahkan menjadi trending topic di platform X (sebelumnya Twitter), dengan lebih dari 634.000 cuitan dalam 24 jam terakhir berdasarkan data dari Trends24.
Baca Juga: Jangan Panik! Elpiji 3 Kg Kini Bisa Dibeli di Pengecer Lagi
Warganet banyak yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan gas elpiji 3 kg yang dianggap tidak berjalan efektif.
Selain itu, kelangkaan ini juga memicu kenaikan harga di sejumlah daerah, membuat masyarakat semakin terbebani. Banyak pengguna media sosial melaporkan bahwa harga gas melon ini naik di tingkat pengecer, sementara pasokan semakin sulit ditemukan.
Kebijakan Pemerintah: Digitalisasi Subpangkalan
Menanggapi polemik yang terjadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan langkah baru dalam sistem distribusi gas elpiji 3 kg. Pemerintah akan mengubah pengecer menjadi subpangkalan yang dilengkapi sistem digital guna memantau distribusi dan harga di tingkat konsumen.
“Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” ujar Bahlil pada Selasa (4/2).
Baca Juga: Jadi Sub Pangkalan, Pengecer Dipastikan Bisa Beli LPG 3 Kg dari Pangkalan
Proses digitalisasi ini disebut akan dibiayai oleh pemerintah tanpa biaya tambahan bagi para pengecer. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam distribusi gas elpiji bersubsidi dan memastikan bahwa gas 3 kg benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Kelangkaan gas elpiji 3 kg bukanlah isu baru di Indonesia. Namun, dengan adanya sistem digitalisasi subpangkalan, pemerintah berharap bisa menekan spekulasi harga dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Masyarakat berharap kebijakan ini dapat segera diimplementasikan secara efektif agar tidak ada lagi keluhan mengenai kelangkaan gas bersubsidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
