Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pusat hingga akhir September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 36,41%.
Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Dalam laporan APBN KiTa edisi Oktober 2020 menjelaskan bahwa peningkatan utang tersebut disebabkan pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Sementara itu, pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan utang hingga akhir September 2020 yang mencapai Rp 810,77 triliun.
Baca Juga: Dana asing akan kembali mengalir selepas pemilihan presiden AS
Pembiayaan tersebut terbagi atas realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Neto sebesar Rp 790,64 triliun atau tumbuh 155,1% dari tahun sebelumnya dan realisasi pinjaman Rp 20,13 triliun atau tumbuh negatif 259,5% dari tahun sebelumnya.
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, total pembiayaan utang yang harus di bayar pemerintah mencapai Rp 810,77 triliun hingga September 2020. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan melalui SBN mencapai Rp 790,64 triliun (net), sementara pembiayaan melalui utang lainnya mencapai Rp 20,13 triliun.
Berdasarkan jadwal lelang dari Kementerian Keuangan, pemerintah berencana menerbitkan SBN dengan nilai total sebesar Rp212,93 triliun (gross) pada kuartal 4-2020.
Menurutnya, bila dilihat dari target untuk SBN serta realisasi, Josua memperkirakan pembiayaan melalui SBN ini tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran.
Baca Juga: Kemenkeu optimis realisasi pembiayaan utang bisa capai target hingga akhir tahun 2020
“Namun seiring dengan adanya kerjasama antara Pemerintah dan Bank Indonesia terkait pembiayaan public goods dan non-public goods untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah dapat menambal kebutuhan pembiayaan untuk pemenuhan anggaran public goods dengan melakukan private placement ke BI,” jelas Josua kepada KONTAN, Selasa (27/10).
Sehingga, kebutuhan pembiayaan anggaran tersebut akan bergantung pada tingkat permintaan di pasar obligasi dari sisi perbankan maupun investor asing.
Baca Juga: Sri Mulyani sebut realisasi pembiayaan anggaran telah capai 75,5% dari target
Sementara dari sisi perbankan, dengan mulai bergeraknya kembali aktivitas ekonomi, ia juga memproyeksikan perbankan akan mulai mendistribusikan dananya ke kredit pihak ketiga, dan mulai mengurangi pembelian SBN.
“Sehingga dalam 3 bulan ke depan, permintaan SBN dari bank cenderung melambat. Sementara itu, bergeraknya aktivitas ekonomi ini akan cenderung dapat mengundang investor asing ke Indonesia, sehingga terjadi peningkatan permintaan dari investor asing,” ujarnya.
Dengan kata lain, Josua memperkirakan pemenuhan pembiayaan anggaran akan mampu mencapai target seiring dengan mulai masuknya investor asing ke Indonesia melalui pasar obligasi.
Selanjutnya: Kemenkeu optimis realisasi pembiayaan utang bisa capai target hingga akhir tahun 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
