Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan bantuan sosial berupa komoditas pangan seperti beras, telur dan ayam selama Ramadan dan Lebaran tahun 2023.
Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira bilang, bantuan sosial pangan tersebut tidak akan mampu menekan harga pangan selama momen Ramadan dan Lebaran
Karena bantuan sosial tersebut hanya mencakup kategori keluarga miskin. Sementara itu, tekanan kenaikan harga bersumber dari masalah pasokan, distribusi hingga kenaikan permintaan pasca pelonggaran kebijakan pandemi
Bhima juga bilang, jika dibandingkan dengan proyeksi inflasi selama Ramadan dan Lebaran yang mencapai 5,8% YoY hingga 6,7% YoY maka bantuan sosial berupa komoditas pangan tersebut tidak akan cukup mengcover tekanan kenaikan inflasi.
"Harus ada satu layer lagi yang dilindungi yakni pekerja rentan dengan mengembalikan skema Bantuan Subsidi Upah (BSU)," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (6/3).
Baca Juga: Kementerian Keuangan Siapkan Anggaran Bansos Pangan Ramadan dan Lebaran 2023
Menurut Bhima, solusi terbaik untuk menekan inflasi hanya dengan intervensi pemerintah dari hulu seperti subsidi pupuk yang lebih banyak, memastikan rantai distribusi lebih pendek hingga mencegah spekulan pangan mempermainkan harga.
"Harga BBM subsidi juga berperan signifikan terhadap dorongan penyesuaian harga logistik pangan. Pemerintah bisa turunkan inflasi dengan menurunkan harga BBM jenis subsidi," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa bantuan sosial berupa komoditas pangan, seperti beras, telur dan ayam akan diberikan kepada masyarakat selama tiga bulan yakni Maret, April dan Mei.
Adapun regulasinya tengah disusun oleh pemerintah termasuk kelompok mana saja yang akan menerima bantuan sosial tersebut. Namun rencananya, bantuan sosial pangan tersebut akan diberikan kepada penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
"Diharapkan dalam tiga bulan ini berjalan, bulan Maret ini akan ada survei terkait dengan kemiskinan sehingga tentu kita bisa menahan inflasi agar kemiskinan tidak meningkat," kata Airlangga dalam acara Kick Off GNPIP di Makassar, Minggu (5/3) kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
