kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.930.000   20.000   1,05%
  • USD/IDR 16.230   -112,00   -0,69%
  • IDX 7.214   47,18   0,66%
  • KOMPAS100 1.053   7,20   0,69%
  • LQ45 817   1,53   0,19%
  • ISSI 226   1,45   0,65%
  • IDX30 427   0,84   0,20%
  • IDXHIDIV20 504   -0,63   -0,12%
  • IDX80 118   0,18   0,16%
  • IDXV30 119   -0,23   -0,19%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,20%

Ekonom: Pengeluaran fiskal perlu didukung subsidi


Senin, 07 Agustus 2017 / 09:39 WIB
Ekonom: Pengeluaran fiskal perlu didukung subsidi


Reporter: Choirun Nisa | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. Hasil penelitian grup peneliti Bank Mandiri lewat judul "Econ Mark: Special Topic on Mid Year Economic Review" menyebut pertumbuhan ekonomi di semester II 2017 akan dipacu oleh pengeluaran fiskal yang besar dari pemerintah.

Menurut ekonom Bank Danamon, Dian Ayu Yustina, hal ini memang akan terjadi di semester II tahun ini . "Permintaan domestik sebagai penggerak utama ekonomi kelihatannya masih belum bisa mendorong pertumbuhan. Jadi, yang memungkinkan adalah pemerintah yang berperan aktif nantinya," ujar Dian ketika dihubungi KONTAN, Minggu (6/8).

Meski didorong fiskal, tetapi pengaruh terbesar tetap dari konsumsi dan investasi. Akan tetapi, menurut Dian, dengan adanya pengeluaran pemerintah yang meningkat, hal ini dapat menciptakan persepsi positif pelaku ekonomi untuk mulai meningkatkan aktivitasnya.

"Jika belanja meningkat, harapannya konsumsi dan investasi bisa meningkat juga," kata Dian lagi.

Namun menurut ekonom CORE (Center of Reform on Economics) Mohammad Faisal, pertumbuhan ekonomi tidak mampu ditopang fiskal saja. Sebab tingkat konsumsi rumah tangga yang masih belum membaik masih menahan pertumbuhan.

"Idealnya memang belanja pemerintah naik di semester II 2017 karena peningkatan penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tapi, kalau belanja banyak hanya untuk infrastruktur saja, dampaknya minim ke peningkatan konsumsi," ujar Faisal.

Hasil akan berbeda jika pemerintah justru meningkatkan subsidi dan di saat yang bersamaan pun menahan kebijakan yang mendorong inflasi administered prices (inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah). Hal ini bisa meningkatkan konsumsi lebih baik, meski tetap tidak signifikan.

"Salah satunya ya tidak secara gegabah dan agresif mengejar penerimaan dengan ekstensifikasi pajak dan non pajak, termasuk kebijakan mengakses rekening nasabah bank, penurunan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan yang lainnya," ujar Faisal. 

Pemerintah juga perlu memperbaiki integritas para petugas pajak untuk memberikan rasa aman pada masyarakat. Kemudian, di sisi moneter, Bank Indonesia (BI) harus membuat terobosan baru untuk memecahkan kebuntuan penyaluran kredit di sektor riil agar usaha-usaha kecil menengah tumbuh dan pendapatannya meningkat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Digital Marketing for Business Growth 2025 : Menguasai AI dan Automation dalam Digital Marketing

[X]
×