kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.750.000   10.000   0,36%
  • USD/IDR 17.738   30,00   0,17%
  • IDX 6.499   -26,74   -0,41%
  • KOMPAS100 848   -1,66   -0,20%
  • LQ45 641   -3,31   -0,51%
  • ISSI 229   0,33   0,15%
  • IDX30 358   -2,02   -0,56%
  • IDXHIDIV20 436   -1,06   -0,24%
  • IDX80 97   -0,30   -0,31%
  • IDXV30 121   0,26   0,21%
  • IDXQ30 113   -0,62   -0,54%

Ekonom: Pengeluaran fiskal perlu didukung subsidi


Senin, 07 Agustus 2017 / 09:39 WIB


Reporter: Choirun Nisa | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. Hasil penelitian grup peneliti Bank Mandiri lewat judul "Econ Mark: Special Topic on Mid Year Economic Review" menyebut pertumbuhan ekonomi di semester II 2017 akan dipacu oleh pengeluaran fiskal yang besar dari pemerintah.

Menurut ekonom Bank Danamon, Dian Ayu Yustina, hal ini memang akan terjadi di semester II tahun ini . "Permintaan domestik sebagai penggerak utama ekonomi kelihatannya masih belum bisa mendorong pertumbuhan. Jadi, yang memungkinkan adalah pemerintah yang berperan aktif nantinya," ujar Dian ketika dihubungi KONTAN, Minggu (6/8).

Meski didorong fiskal, tetapi pengaruh terbesar tetap dari konsumsi dan investasi. Akan tetapi, menurut Dian, dengan adanya pengeluaran pemerintah yang meningkat, hal ini dapat menciptakan persepsi positif pelaku ekonomi untuk mulai meningkatkan aktivitasnya.

"Jika belanja meningkat, harapannya konsumsi dan investasi bisa meningkat juga," kata Dian lagi.

Namun menurut ekonom CORE (Center of Reform on Economics) Mohammad Faisal, pertumbuhan ekonomi tidak mampu ditopang fiskal saja. Sebab tingkat konsumsi rumah tangga yang masih belum membaik masih menahan pertumbuhan.

"Idealnya memang belanja pemerintah naik di semester II 2017 karena peningkatan penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tapi, kalau belanja banyak hanya untuk infrastruktur saja, dampaknya minim ke peningkatan konsumsi," ujar Faisal.

Hasil akan berbeda jika pemerintah justru meningkatkan subsidi dan di saat yang bersamaan pun menahan kebijakan yang mendorong inflasi administered prices (inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah). Hal ini bisa meningkatkan konsumsi lebih baik, meski tetap tidak signifikan.

"Salah satunya ya tidak secara gegabah dan agresif mengejar penerimaan dengan ekstensifikasi pajak dan non pajak, termasuk kebijakan mengakses rekening nasabah bank, penurunan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan yang lainnya," ujar Faisal. 

Pemerintah juga perlu memperbaiki integritas para petugas pajak untuk memberikan rasa aman pada masyarakat. Kemudian, di sisi moneter, Bank Indonesia (BI) harus membuat terobosan baru untuk memecahkan kebuntuan penyaluran kredit di sektor riil agar usaha-usaha kecil menengah tumbuh dan pendapatannya meningkat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
CFO Lens Winning Sales Proposal

[X]
×