Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lawatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke tiga negara di Asia Timur yakni China, Jepang dan Korea Selatan berhasil memboyong sejumlah komitmen investasi.
Diantaranya, komitmen investasi dari 10 perusahaan asal Korea Selatan, sebesar US$ 6,72 miliar atau setara dengan Rp 100,69 triliun. Dari kunjungan ke Jepang, Indonesia berhasil mendapatkan komitmen investasi sebesar US$ 5,2 miliar. Kemudian dengan China, didapatkan komitmen tambahan impor CPO sebesar 1 juta ton dari Indonesia.
Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan, Indonesia sebenarnya telah mendapatkan banyak komitmen investasi dari investor asing. Ia menyebut, lebih dari Rp 700 triliun kemungkinan komitmen yang didapatkan Indonesia.
Namun, sayangnya sebagian dari komitmen investasi tersebut masih mangkrak, lantaran adanya hambatan-hambatan teknis. Bhima menyebut, usai diperoleh komitmen pemerintah khususnya kementerian terkait harus menindaklanjuti atau follow up atas kesiapan di dalam negeri.
"Misalkan kemarin kunjungan ke Uni Emirat Arab itu bagaimana sekarang follow up-nya? itu jauh lebih penting kesiapan teknis dan stabilitas politik khususnya jelang pemilu itu juga dilihat investor." kata Bhima kepada Kontan.co.id, Kamis (28/7).
Baca Juga: KSP: Lawatan ke Cina, Jepang dan Korsel, Bukti Indonesia Mitra Strategis Global
Selain persiapan teknis dan juga stabilitas politik khususnya jelang Pemilu, pemerintah perlu menyiapkan kelayakan proyek yang ditawarkan, persiapan infrastruktur dasar dan regulasi teknis. Kemudian penyiapan standar Environmental Social Governance (ESG). Pasalnya hal tersebut akan dilihat oleh para investor.
"Kalau sekedar kunjungan untuk membahas masalah yang makro atau sekedar mendorong komitmen ya sah-sah aja tapi ujungnya adalah misal Tesla lalu Uni Emirat Arab itu kalau dia mau berinvestasi pasti akan melakukan assessment atau penilaian secara detail termasuk kesiapan partner baik BUMN maupun partner swasta di Indonesia untuk diajak kerjasama siapa," jelasnya.
Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus ikut andil melakukan persiapan untuk realisasi komitmen yang telah dicapai Presiden. Dimana pemerintah daerah menjadi lini yang akan berhubungan langsung dengan para investor ketika pelaksanaan investasi.
Bhima menyarankan pemerintah daerah dapat melakukan jemput bola untuk persiapan sistem pelaksanaan komitmen investasi. Selama ini, pemerintah daerah dinilai hanya terima hasil.
"Padahal investasi nanti urusan juga dengan daerah dengan lokal. Nah ini kadang-kadang masih ada yang tidak sinkron koordinasinya. Presiden semangat menarik investasi pemerintah daerah masih business as usual itu mungkin yang harus di atasi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
