Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menyuntik dana hingga Rp 106,8 triliun kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan lembaga sepanjang 2022.
Bendahara negara bilang, suntikan dana tersebut dilakukan untuk mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu, dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tersebut juga untuk menyelamatkan BUMN yang hampir bangkrut.
"Beberapa BUMN yang hampir bangkrut kami injeksi dana. Seperti Garuda Indonesia yang kami beri Rp 7,5 triliun," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (3/1).
Selain untuk menyelamatkan BUMN yang hampir bangkrut, pemerintah juga melakukan penyehatan kepada beberapa BUMN pada tahun 2022.
Baca Juga: Sepanjang 2022, Pemerintah Telah Salurkan Rp 106,8 Triliun untuk BUMN dan Lembaga
Di antaranya, PT Hutama Karya yang disuntik modal Rp 31,4 triliun. Kemudian PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan injeksi modal Rp 5 triliun. PT Kereta Api Indonesia (KAI) disuntik modal Rp 3,2 triliun. Kemudian PT Waskita Karya mendapatkan Rp 3,0 triliun. PT Adhi Karya mendapat Rp 2,0 triliun.
Suntikan modal untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp 2,0 triliun. Perum Perumnas mendapatkan dana Rp 1,6 triliun dan Bank Tabungan Negara (BTN) mendapat Rp 2,5 triliun.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, suntikan dana pemerintah kepada BUMN belum sebanding dengan kontribusi BUMN kepada perekonomian negara.
"Besaran PMN belum sebanding dari dampak langsung yang disetor BUMN ke negara, bahkan banyak proyek yang didanai tidak layak secara finansial," tegas Bhima kepada Kontan.co.id, Rabu (4/1).
Ia mengambil contoh, suntikan dana untuk PT KAI guna mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai menjadi beban bagi APBN. Menurutnya, PT KAi cukup mencari cara bersama dengan konsorsium untuk menyelesaikan masalah keuangan.
Bhima berpesan, pada tahun 2023 dan seterusnya, pemerintah benar-benar harus selektif dalam memilih BUMN yang akan disuntik dana.
"Perhitungan porsi PMN juga harus dilakukan. Karena PMN betul harus menciptakan dampak berganda ke ekonomi. Kalau kebijakan ini, namanya melakukan bail out pada BUMN," tambahnya.
Baca Juga: Moderasi Harga Komoditas, PNBP 2023 Berpotensi Turun
Bhima mengimbau, BUMN yang akan disuntik dana, idealnya memiliki rekam jejak kontribusi dividen atau dampak serapan kerja yang positif.
Selain itu, BUMN harus memiliki tata kelola proyek yang baik, terutama di bidang konstruksi, untuk bisa mengantisipasi pembengkakan biaya.
Pun, BUMN yang ideal mendapatkan PMN adalah BUMN yang memiliki manajemen risiko keuangan yang prima tanpa melibatkan terlalu banyak intervensi APBN saat menghadapi kesulitan keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
