kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Ekonom Indef: Penambahan anggaran penanganan corona hingga Rp 1.000 triliun berisiko


Senin, 27 April 2020 / 15:40 WIB
Ekonom Indef: Penambahan anggaran penanganan corona hingga Rp 1.000 triliun berisiko
ILUSTRASI. Ilustrasi anggaran penanganan corona.


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan anggaran pendanaan untuk penanganan wabah virus corona (Covid-19) di dalam negeri menjadi Rp 1.600 triliun dari yang saat ini Rp 405,1 triliun.

Secara rinci, anggaran Rp 1.600 triliun ini terbagi atas Rp 400 triliun digunakan untuk kesehatan, Rp 600 triliun untuk jaminan sosial, dan Rp 600 triliun untuk stimulus ekonomi.

Menanggapi hal ini, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P. G. Talattov mengatakan, kapasitas fiskal pemerintah untuk menambah anggaran sampai dengan Rp 1.000 triliun cukup berisiko.

Baca Juga: Belum semua daerah kebagian BLT, Kemensos: Terbentur masalah data

"Sebetulnya, keinginan pemerintah untuk menambah anggaran Rp 405,1 triliun saja dari sisi kapasitas fiskal sudah cukup berisiko, apalagi kalau mau ditambah sampai Rp 1.000 triliun," ujar Abra di dalam telekonferensi daring, Senin (27/4).

Menurut Abra, fokus yang saat ini harus dilakukan oleh pemerintah adalah memaksimalkan dana yang saat ini telah tersedia. Selain itu, ia juga mengimbau agar pemerintah bisa mengurangi beban belanja negara termasuk belanja daerah, sehingga dana tersebut bisa dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos).

Apabila anggaran penanganan corona ditambah sampai dengan Rp 1.000 triliun, Abra khawatir nantinya generasi yang akan datang bisa terkena imbas dari pembayaran bunga utang.

"Lagi-lagi yang akan menanggung semua utang ini bukan pemerintahan saat ini, tapi pemerintahan mendatang dan generasi mendatang. Dikhawatirkan, generasi milenial yang sekarang ada nanti akan menjadi membayar bunga utang itu dengan peningkatan pajak di periode mendatang," kata Abra.

Baca Juga: Sri Mulyani siap menerima bantuan dari IsDB

Apalagi, kata Abra, saat ini imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia sudah cukup tinggi. Apabila ini ditambahkan, maka beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depannya akan menjadi sangat berat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×