/2017/06/09/1815690385.jpg "Ekonom: Efek Pemotongan Gaji Pejabat Tak Signifikan ke APBN, Lebih ke Sinyal Politik")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pemotongan gaji pejabat dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. Langkah tersebut lebih mencerminkan sinyal moral atau politik dibanding instrumen fiskal yang kuat.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, secara struktur, porsi gaji pejabat relatif kecil dibandingkan total belanja negara.
“Secara nominal, komponen gaji, terutama gaji pokok pejabat hanya bagian kecil dari total belanja negara. Jadi bahkan kalau dipotong sekalipun, ruang fiskal yang dihasilkan tidak akan signifikan dalam konteks keseluruhan APBN,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga: Kemenhaj: Biaya Tambahan Haji Imbas Kenaikan Avtur Ditanggung APBN
Ia menilai, kebijakan tersebut lebih bersifat simbolik ketimbang solusi nyata untuk memperbesar ruang fiskal pemerintah.
“Ini lebih terlihat sebagai langkah yang punya pesan politik atau sinyal moral, bukan instrumen fiskal yang benar-benar kuat,” kata Yusuf.
Menurutnya, dampak kebijakan akan semakin terbatas jika hanya menyasar gaji pokok, sementara komponen terbesar penghasilan pejabat berasal dari tunjangan dan fasilitas.
“Apalagi kalau kita lihat struktur penghasilan pejabat, memang betul bahwa porsi terbesar justru berasal dari tunjangan dan berbagai fasilitas. Jadi kalau yang disentuh hanya gaji pokok, dampaknya makin terbatas,” jelasnya.
Yusuf menambahkan, efisiensi anggaran seharusnya diarahkan pada pos belanja yang lebih besar dan memiliki dampak signifikan terhadap fiskal.
“Belanja operasional kementerian/lembaga, program dengan output yang tidak jelas, sampai belanja yang efek ekonominya rendah, itu skalanya jauh lebih signifikan dibanding gaji pejabat,” ujarnya.
Baca Juga: BPKH Sudah Transfer 70,95% Dana Haji 2026, Likuiditas Dijaga di Tengah Tekanan Biaya
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap program-program strategis pemerintah yang menyerap anggaran besar, seperti program prioritas nasional.
“Bukan berarti programnya harus dihentikan, tetapi desain, cakupan, dan efektivitasnya perlu ditinjau ulang. Karena dengan alokasi anggaran yang besar, sedikit saja penyesuaian atau realokasi dari program-program ini bisa menciptakan ruang fiskal yang jauh lebih berarti dibanding pemotongan gaji pejabat,” kata Yusuf.
Selain itu, efisiensi juga dapat diperoleh dari perbaikan penyaluran subsidi dan bantuan sosial, terutama dalam mengurangi kebocoran dan meningkatkan ketepatan sasaran.
“Ini penting, karena perbaikan di sini bukan hanya menghemat anggaran, tapi juga meningkatkan dampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Yusuf menegaskan, jika tujuan utama adalah menciptakan ruang fiskal yang signifikan, maka pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap struktur belanja negara.
“Pemotongan gaji pejabat bisa tetap dilakukan sebagai simbol disiplin, tapi secara fiskal, kontribusinya sangat terbatas dibandingkan potensi efisiensi dari program dan belanja yang skalanya jauh lebih besar,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
