Ekonom CORE: Pertumbuhan Ekonomi Belum Banyak Dirasakan Kelas Menengah

Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keresahan ekonomi kelas menengah masih terlihat di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan ekonomi belum banyak dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Faisal, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 mencapai 5,45%, indikator makro tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pendapatan dan biaya hidup masyarakat.

Baca Juga: Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Rampung Desember 2026

“Walaupun pertumbuhan ekonomi itu sampai di atas 5%, kalau melihat kondisi sehari-hari masyarakat, kaitannya dengan biaya hidup dan penghasilan pekerjaan, belum banyak bisa tergambarkan dampaknya,” ujar Faisal kepada KONTAN, Kamis (27/8).

Ia mengatakan tekanan kelas menengah telah berlangsung sejak pandemi. Salah satu persoalan utama berasal dari sisi pendapatan akibat terbatasnya pekerjaan dan rendahnya pertumbuhan upah.

Menurut Faisal, sebagian pekerja yang terkena PHK saat pandemi beralih dari sektor formal ke informal. Namun, baru sebagian yang kembali masuk ke sektor formal.

Selain itu, pekerja yang masih berada di sektor formal maupun informal juga menghadapi tekanan upah. Sebagian masyarakat bahkan bekerja dengan jam kerja terbatas atau pendapatan yang rendah.

Kondisi tersebut membuat kualitas pekerjaan menjadi persoalan. Faisal menilai masyarakat yang secara statistik tidak tercatat sebagai pengangguran belum tentu memiliki pekerjaan dengan pendapatan memadai.

Di sisi lain, biaya hidup juga memberikan tekanan tambahan. Faisal mengatakan inflasi umum memang masih relatif terkendali, tetapi kenaikan harga pangan dirasakan lebih langsung oleh masyarakat.

“Yang kedua adalah dari biaya hidupnya. Kalau inflasi umum memang tidak tinggi, tetapi inflasi bahan pangan cukup tinggi. Dalam kondisi pertumbuhan upah rendah, kenaikan biaya tersebut tetap berdampak terhadap daya beli,” katanya.

Menurut Faisal, pemerintah perlu menggeser perhatian dari sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut tersebar ke daerah dan menciptakan lebih banyak pekerjaan formal.

Strategi tersebut, lanjutnya, perlu terintegrasi dalam berbagai program prioritas pemerintah. Mulai dari hilirisasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP).

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat pada angka makro, tetapi juga tercermin dari peningkatan pendapatan, kualitas pekerjaan, dan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Komisi XI DPR Tetapkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, Aida dan Solikin Deputi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News