Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai tingginya harga produk turunan sawit dan batubara di dalam negeri baiknya direspon dengan meningkatkan daya beli masyarakat.
Piter menjelaskan, seiring dengan kenaikan harga sawit dan batubara, maka wajar jika produk-produk turunannya secara alami akan ikut naik harga. Misalnya saja harga minyak goreng menjadi terkerek naik dan dikeluhkan masyarakat.
"Ini fenomena biasa. Kita perlu mengubah paradigma bahwa semuanya harus murah. Di negara maju kenaikan harga itu juga sering terjadi. Tapi tidak menjadi masalah. Kenaikan harga itu adalah mekanisme alami. Dengan kenaikan harga konsumsi akan menurun, ketika permintaan turun harga akan kembali turun," kata Piter kepada Kontan.co.id, Senin (3/1).
Baca Juga: Harga Minyak Goreng, Apkasindo: Indonesia Penghasil CPO terbesar, Jangan Jadi Lelucon
Paradigma baru yang harus mulai diterapkan adalah harga boleh naik, akan tetapi masyarakat tetap memiliki kemampuan membeli. Maka yang harus dilakukan ialah meningkatkan daya beli masyarakat.
"Jadi yang harus di perjuangkan adalah bagaimana meningkatkan daya beli. Kenaikan harga sawit harga batubara dan yang lainnya benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat," jelasnya.
Piter menilai, menurunkan harga produk turunan kedua komoditi tersebut bukan menjadi satu solusi. Yang perlu dilakukan pemerintah dalam jangka panjang ialah memperbaiki struktur ekonomi agar ekonomi benar-benar bisa menetes kebawah.
"Dalam jangka pendek adalah memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu agar mereka tetap bisa membeli kebutuhan mereka walaupun harga naik. Tetapi bukan menurunkan harga," paparnya.
Piter menjelaskan dengan menurunkan harga, akan berimbas pada pengusaha yang kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan. Padahal keuntungan perusahaan dapat menjadi potensi bagi negara dalam menambah penerimaan pajak.
"Yang perlu dibenahi adalah bagaimana memberikan kesempatan yang sama kepada semua rakyat Indonesia. Sehingga mereka lepas dari kemiskinan dan ketika terjadi kenaikan harga yang sesaat mereka bisa bertahan. Tidak jatuh ke jurang kemiskinan," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan, prioritas utama pemerintah ialah kebutuhan masyarakat. Maka terkait dengan isu tingginya harga minyak goreng saat ini, Jokowi ingin masyarakat tetap mendapatkan bisa memperolehnya dengan harga yang terjangkau.
Tingginya harga minyak goreng saat ini, disebabkan karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi. Maka hal tersebut berimbas pada trend harga salah satu kebutuhan pokok masyarakat ini.
"Saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Skala prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat, harga minyak goreng harus tetap terjangkau," tegas Jokowi.
Bahkan Jokowi menambahkan, Menteri Perdagangan dapat kembali melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga minyak goreng di pasaran.
Baca Juga: PLN Dapat Tambahan Pasokan Batubara 3,2 Juta Ton pada Januari
"Jika perlu Menteri Perdagangan bisa lakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali," imbuhnya.
Kemudian menyikapi soal pasokan batubara, Presiden memerintahkan pada Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional.
Kembali Jokowi menegaskan prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri.
"Sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Ini mutlak jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News