Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menjalankan proyek pembangunan infrastruktur seperti Tol Trans Sumtra, Kereta Cepat, Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), pembangunan Pelabuhan Kalibaru dan Patimban.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan megaproyek tersebut kemungkinan akan delay akibat pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Bhima bilang, baiknya pemerintah lebih memprioritaskan penggunaan dana untuk penanganan pandemi dan juga mendahulukan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak.
“Dengan alokasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 417 triliun maka pemerintah bisa saja menunda pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan alihkan dana dalam waktu singkat ke dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (3/8).
Baca Juga: Sri Mulyani sampaikan pentingnya literasi keuangan untuk perkuat ekonomi nasional
Selain itu, Bhima mengatakan alasan penundaan proyek infrastruktur merupakan alasan rasional juga berkaitan dengan pemanfaatan atau utilitas pasca proyek selesai. Misalnya beberapa proyek dipaksa selesai di 2022 atau 2023 padahal masih proses pemulihan ekonomi. Jika begitu maka dikhawatirkan utilitasnya akan rendah karena jalan tol ongkos pembangunan dan operasionalnya tinggi.
Sementara itu jika berkaca dari sisi pendapatan pengguna rendah itu bisa merugikan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan negara. Bhima mengatakan, pemerintah juga harus berkaca pada beberapa proyek seperti Tol Trans Jawa yang utilitasnya masih rendah bahkan sebelum pandemi.
“Kemudian ada juga kereta Sudirman ke bandara Soekarno Hatta yang juga tingkat keterisian penumpangnya rendah sehingga subsidi operasional terus dilakukan secara kontinu. Bukan sekedar demi refocussing ke penanganan pandemi tapi untuk kebaikan BUMN operator dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga,” tandasnya.
Selanjutnya: Adhi Karya (ADHI) targetkan proyek energi bisa berkontribusi 6% sampai akhir tahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News