Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) tahun ini akan sebesar 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Proyeksi ini pun tak berbeda jauh dengan perkiraan Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual. Dia memperkirakan defisit transaksi berjalan tahun ini akan berkisar 2,7% hingga 3% dari PDB.
"CAD ini naik dibandingkan tahun lalu, di mana tahun lalu CAD-nya masih di bawah 2%," ujar David kepada Kontan.co.id, Rabu (10/10).
Menurut David, naiknya defisit transaksi berjalan ini disebabkan oleh banyak hal. Mulai dari harga minyak mentah yang terus menunjukkan kenaikan, volume konsumsi yang tinggi, juga impor bagan baku dan barang modal yang masih tinggi.
"Banyak penyelesaian proyek infrastruktur yang membuat defisitnya lebih besar. Permintaan ekspor kita juga stagnan akibat adanya perang dagang." tambah David.
Adanya beberapa kebijakan pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan pun dianggap belum berdampak signifikan. Contohnya kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor untuk 1.147 komoditas.
Menurutnya, kenaikan PPh untuk 1.147 ini hanya berkisar 5% - 7% dari total impor. Sementara, adanya kenaikan PPh ini pun belum tentu konsumsinya turut berkurang.
Program perluasan B20 yang diterapkan tahun ini pun dianggap belum berdampak signifikan pada pengurangan impor migas. Apalagi, program B20 ini masih menemui berbagai hambatan di lapangan.
"Menurut saya belum ada pengaruhnya, seandainya ada masih sedikit. Tapi ide ini sangat baik, apalagi produksi minyak kita terus turun," ujar David.
Dia menambahkan, saat ini salah satu upaya untuk menurunkan CAD adalah dengan mengendalikan konsumsi BBM. Pemerintah pun baru saja menaikkan beberapa jenis bahan bakar minyak.
Menurut David, kenaikan yang sedikit ini supaya inflasi dapat terkendali. Namun, adanya kenaikan ini juga tak akan berdampak signifikan pada CAD karena sudah banyak masyarakat yang beralih menggunakan BBM non subsidi ke BBM subsidi.
Upaya lainnya adalah mengurangi proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan banyak bahan-bahan impor. "Tetapi kan sudah jalan, tidak bisa distop karena bisa melanggar kontrak dan lain-lain. Jadi tidak bisa sekaligus dikurangi, kalau proyek yang belum jalan mungkin bisa ditunda," kata David.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
