kontan.co.id
banner langganan top
Kamis, 1 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.932.000   -33.000   -1,68%
  • USD/IDR 16.605   3,00   0,02%
  • IDX 6.767   17,72   0,26%
  • KOMPAS100 979   5,15   0,53%
  • LQ45 762   4,33   0,57%
  • ISSI 215   0,81   0,38%
  • IDX30 395   2,48   0,63%
  • IDXHIDIV20 471   1,18   0,25%
  • IDX80 111   0,53   0,48%
  • IDXV30 115   0,73   0,63%
  • IDXQ30 130   0,90   0,70%
  • EMAS 1.932.000   -33.000   -1,68%
  • USD/IDR 16.605   3,00   0,02%
  • IDX 6.767   17,72   0,26%
  • KOMPAS100 979   5,15   0,53%
  • LQ45 762   4,33   0,57%
  • ISSI 215   0,81   0,38%
  • IDX30 395   2,48   0,63%
  • IDXHIDIV20 471   1,18   0,25%
  • IDX80 111   0,53   0,48%
  • IDXV30 115   0,73   0,63%
  • IDXQ30 130   0,90   0,70%
  • EMAS 1.932.000   -33.000   -1,68%
  • USD/IDR 16.605   3,00   0,02%
  • IDX 6.767   17,72   0,26%
  • KOMPAS100 979   5,15   0,53%
  • LQ45 762   4,33   0,57%
  • ISSI 215   0,81   0,38%
  • IDX30 395   2,48   0,63%
  • IDXHIDIV20 471   1,18   0,25%
  • IDX80 111   0,53   0,48%
  • IDXV30 115   0,73   0,63%
  • IDXQ30 130   0,90   0,70%

Dulu tolak Perppu KPK, Mahfud: Sekarang sudah jadi menteri, masak mau menentang


Selasa, 05 November 2019 / 21:23 WIB
Dulu tolak Perppu KPK, Mahfud: Sekarang sudah jadi menteri, masak mau menentang
ILUSTRASI. Mahfud MD saat Presiden Joko Widodo mengumumkannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2019.


Reporter: kompas.com | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, sikapnya tidak berubah soal penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-Undang tentang (UU) KPK hasil revisi.

Dengan tegas, Mahfud secara pribadi tetap mendukung jika Presiden Joko Widodo ingin menerbitkan Perppu KPK. "Sebelum pembentukan kabinet, saya sudah menyampaikan pendapat kepada Presiden tentang perlunya perppu dan kita mengatakan ada tiga alternatif," ujar Mahfud, Selasa (5/11).

Baca Juga: Diberi waktu 100 hari dorong Perppu KPK, Mahfud MD: ICW itu siapa?

"Kami menyatakan sikap masing-masing, termasuk sikap saya mendukung perppu," imbuh dia. Tapi, Mahfud bilang, ia tidak bisa menentang apa yang menjadi keputusan Presiden untuk menunda penerbitan Perppu KPK.

Apalagi, kini Mahfud menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebagai menteri, dia harus tunduk pada keputusan Presiden.

Mahfud pun mengingatkan publik bahwa keputusan Presiden menerbitkan Perppu KPK atau tidak adalah hak prerogatif yang tidak bisa siapapun intervensi. "Kami sudah menyatakan pendapat pada waktu itu. Nah, sekarang sudah menjadi menteri, masak mau menentang itu," katanya.



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM) Negotiation Mastery

[X]
×