Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan anggaran subsidi energi dan kompensasi diperkirakan akan membengkak lebih dari Rp 600 triliun pada tahun ini.
Pemerintah dan DPR sebelumnya sudah sepakat untuk menganggarkan subsidi energi termasuk untuk Pertalite, Solar, LPG dan listrik mencapai Rp 502 triliun. Jumlah itu didapat setelah disepakati tambahan anggaran subsidi sebesar Rp 349,9 triliun.
“Perkiraan subsidi dan kompensasi BBM lebih dari Rp 600 triliun, dari sebelumnya alokasi Rp 520 triliun. Di bawah angka itu yang disetujui, bisa menyebabkan kelangkaan BBM jenis pertalite dan solar diberbagai SPBU,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id Rabu (10/8).
Baca Juga: Kuota Pertalite Menipis, Sri Mulyani Khawatir Anggaran Subsidi Makin Bengkak
Menurutnya, agar anggaran subsidi tidak makin bengkak, pemerintah harus berani realokasi anggaran, yang paling mungkin saat ini adalah dari dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kemudian juga dari windfall komoditas juga harus langsung masuk ke pos subsidi.
“Pemerintah juga harus potong anggaran belanja pengadaan barang jasa, plus tahan infrastruktur,” jelasnya.
Sebaliknya, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet justru meramal anggaran subsidi dan kompensasi BBM kecil kemungkinan akan sampai ke Rp 600 triliun.
“Kalau saya justru melihatnya angkanya tidak akan jauh dari proyeksi yang disampaikan oleh pemerintah atau di Kisaran Rp 500 triliun. menurut hemat saya angkanya kecil kemungkinan untuk sampai ke Rp 600 triliun,” katanya.
Hal ini lantaran harga komunitas berpotensi menurun lagi, bahkan harga minyak saat ini trennya berada pada level harga US$ 90 per barel. Artinya sebenarnya, anggaran subsidi dan kompensasi BBM saat ini yang sebesar Rp 502 triliun, masih cukup menggambarkan kondisi subsidi di dalam negeri.
Baca Juga: Realisasi Subsidi Energi hingga Juli 2022 Mencapai Rp 116,2 Triliun
Lebih lanjut, Yusuf menyarankan agar pemerintah menyaring kembali penerima subsidi agar lebih tepat sasaran dan benar-benari diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Lebih jauh pemerintah juga perlu mempercepat transmisi energi fosil ke energi baru terbarukan.
“Sehingga kalau ini dilakukan dengan optimal akan mendorong permintaan energi fosil yang akan menurun secara bertahap dan pada muaranya bisa menghemat subsidi pemerintah yang diperuntukkan untuk bahan baku energi itu sendiri,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
