Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Partai Golkar mempersilakan Jusuf Kalla maju sebagai bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo. Namun, secara formal, Partai Golkar tidak akan merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-JK.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di Istana Negara, Senin (19/5/2014). "Tidak mungkin berhubungan secara formal dengan kubu PDI-P karena tadi malam sudah seperti itu (pertemuan Aburizal dengan Megawtai)," kata Agung.
Agung mengakui, saat ini partainya paling berpeluang masuk ke dalam poros pendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Gugurnya rencana koalisi PDI-P dengan Partai Golkar juga diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dari pernyataan Hasto tersirat bahwa Partai Golkar menawarkan gaya berpolitik transaksional yang selama ini dihindari PDI-P. Hasto menegaskan, kerja sama politik yang dilakukan PDI-P dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Syarat utamanya adalah komitmen pada pembangunan bangsa dan bukan untuk bagi-bagi kekuasaan.
"Dengan Golkar, pintu sudah dibuka. Namun, ketika uluran tangan tidak menyepakati hal tersebut, maka kerja sama dengan Golkar menjadi tak realistis," kata Hasto dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com hari ini.
Atas dasar itu, PDI-P lebih memilih memantapkan koalisi dengan Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura karena sepakat dengan syarat dan gagasan yang dimunculkan. Koalisi tersebut ia anggap memberikan jaminan bahwa Jokowi dapat memimpin secara merdeka dan jauh dari sandera-sandera politik. "Tidak tersandera oleh berbagai bentuk politik transaksional," kata Hasto. (Sabrina Asril)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
